Romo Magnis: Pemerintahan Sudah Terpecah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - “Pemerintahan sekarang sudah terpecah, Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) harus beraliansi dengan rakyat,” kata Romo Franz Magnis-Suseno ketika ditemui usai diskusi “Kembalikan Kedaulatan Rakyat” yang diadakan Aliansi Ilmuwan Indonesia untuk Bangsa di kampus UI Salemba, Jakarta, Kamis (9/10) siang.

Aliansi Ilmuwan Indonesia untuk Bangsa dibentuk oleh 350 ilmuwan lintas bidang dari seluruh Indonesia. Ilmuwan yang bergabung dengan gerakan itu antara lain Prof. Rhenald Kasali (UI), Prof. Sarlito Wirawan (UI), Kalina Supelli (STF Driyarkara) dan Prof. Komaruddin Hidayat (UIN Syarif Hidayatullah).

“Di dunia ada dua gerbang, gerbang keadilan dan gerbang moral, ilmuwan bertugas menjaga gerbang moral. Sehingga kami para ilmuwan, meninggalkan ruang-ruang akademis dan berbagi kengerian yang sama bergabung dengan gerakan yang bertujuan mengembalikan kedaulatan rakyat, karena elite-elite politik sudah mengabaikan akal sehatnya,” kata Prof. Irianto Sulistyowati Pakar Antropologi Hukum dari FISIP UI, menjelaskan maksud dibentuknya Aliansi Ilmuwan untuk Bangsa.

Romo Magnis-Suseno mengingatkan jangan ada upaya pembajakan demokrasi yang mengatasnamakan pengembalian asas Pancasila, demokrasi dengan sistem pemilihan langsung dan Pancasila merupakan kesatuan dan merupakan konsekuensi logis.

“Demokrasi berarti rakyat tak perlu perantara dalam menyampaikan kehendaknya, sehingga rakyat berhak menentukan jalannya sendiri,” tambahnya.

Pakar Kebijakan Publik dari UGM Prof. Wahyudi Kumorotomo menegaskan hiruk-pikuk politik menyebabkan pemerintah selama lima tahun ke depan, antara pendukung Jokowi dan Koalisi Merah Putih (KMP), yang tidak akan menghasilkan hal positif bagi Indonesia karena elite politik mementingkan kelompoknya bukan bangsa.

“Kami menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD, karena wakil rakyat di DPRD merupakan hasil dari politik uang,” kata Kumorotomo. Ia menyarankan eksekutif melakukan aliansi dengan rakyat, seperti yang dilakukan Obama (Presiden AS).

Sikap dari ilmuwan yang bergabung dengan Aliansi Ilmuwan untuk Bangsa mendapatkan apresiasi. Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi mengharapkan para ilmuwan terus memberikan wacana terhadap masyarakat,yaitu pentingnya mempertahankan sistem pemilihan langsung.

“Rakyat akan melawan, jika kedaulatan rakyat terus dicabut,” kata Junaidi.

Diskusi sempat memanas karena salah satu peserta mengemukakan sistem demokrasi Barat dengan sistem pemilihan langsung merupakan pengkhianatan asas Pancasila. Pendapat tersebut langsung dibantah oleh perwakilan dari Serikat Pekerja Nusantara (SPN). “

“Kita tidak bicara mekanisme, tapi pencabutan hak daulat rakyat, kelompok politik busuk sudah menguasai parlemen, kita tidak bisa mewakilkan suara kita kepada politik busuk, ingat sejarah orde baru (orba) !,” bantah perwakilan SPN.

Diskusi diakhiri oleh pembacaan pernyataan sikap Aliansi Ilmuwan untuk Bangsa oleh Karlina Supelli. Isi dari Pernyataan sikap itu menyatakan penolakan sikap, perilaku dan proses parlemen yang merusak tatanan kenegaraan. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja