Rusia Bom Sekolah di Ukraina, 60 Warga Sipil Tewas

KIEV, SATUHARAPAN.COM-Sebanyak 60 warga sipil tewas dalam pemboman Rusia terhadap sebuah sekolah di wilayah Lugansk, Ukraina akhir pekan ini, kata Presiden Volodymyr Zelenskyy pada hari Minggu (8/4).

“Baru kemarin di desa Bilohorivka, wilayah Lugansk, sebuah bom Rusia menewaskan 60 orang warga sipil. Mereka berlindung dari penembakan di sekolah biasa yang terkena serangan udara Rusia,” kata Zelenskyy.

Sebelumnya pada hari itu, gubernur wilayah Luhansk mengatakan bahwa sekitar 90 orang berlindung di sekolah, dan sebanyak 60 dari mereka dikhawatirkan tewas di bawah reruntuhan.

Juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan Sekretaris Jenderal "terkejut" dengan pemboman sekolah dan meminta Rusia untuk menyelamatkan nyawa warga sipil.

"Sekretaris Jenderal terkejut dengan serangan yang dilaporkan pada 7 Mei yang menghantam sebuah sekolah di Bilohorivka, Ukraina, di mana banyak orang tampaknya mencari perlindungan dari pertempuran yang sedang berlangsung," kata Juru Bicara, Stephane Dujarric, dalam sebuah pernyataan.

“Sekretaris Jenderal menegaskan kembali bahwa warga sipil dan infrastruktur sipil harus selalu dihindarkan pada saat perang. Perang ini harus diakhiri, dan perdamaian harus ditegakkan sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan hukum internasional,” tambah pernyataan itu.

Terlepas dari kecaman internasional, Moskow menyatakan bahwa "operasi militer strategis", sebuah label yang diberikannya untuk perangnya terhadap Ukraina, tidak menargetkan warga sipil.

Sanksi pada 2.500 Anggota Militer

Sementara itu, Amerika Serikat memberlakukan pembatasan visa pada lebih dari 2.500 anggota militer Rusia atas invasi Moskow ke Ukraina, menurut Departemen Luar Negeri mengumumkan pada hari Minggu, menjelang peringatan kemenangan Rusia pada Perang Dunia II.

Pembatasan visa berlaku untuk 2.596 anggota militer Rusia dan 13 pejabat militer Belarusia karena telah “mendukung, secara aktif terlibat dalam, atau bertanggung jawab untuk memerintahkan atau mengarahkan atau mengizinkan tindakan yang mengancam atau melanggar kedaulatan, integritas teritorial, atau kemerdekaan politik. Ukraina,” kata Departemen Luar Negeri dalam lembar fakta.

Departemen Luar Negeri juga memperkenalkan kebijakan pembatasan visa baru yang berlaku untuk pejabat militer Rusia, dan otoritas yang didukung Rusia yang “diyakini telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hukum humaniter internasional, atau korupsi publik di Ukraina.”

Kebijakan tersebut juga berlaku bagi anggota keluarga yang terkena sanksi. Departemen Luar Negeri juga menunjuk delapan perusahaan terkait maritim Rusia dan menambahkan 69 kapal ke daftar sanksi Departemen Keuangan AS.

Pembatasan dan penetapan visa baru datang pada malam peringatan "Hari Kemenangan" Rusia, peringatan Rusia mengalahkan Nazi Jerman pada akhir Perang Dunia II, yang jatuh pada 9 Mei.

Washington pada hari sebelumnya mengumumkan sanksi baru terhadap Moskow yang menargetkan tiga stasiun televisi Rusia, para eksekutif dari eksportir gas Gazprombank dan melarang orang Amerika memberikan layanan akuntansi dan konsultasi kepada Rusia. (AP/un.org/Al Arabiya)

Editor : Sabar Subekti