Rusia Membalas, Jatuhkan Sanksi untuk AS
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM - Kementerian Luar Negeri Rusia, pada hari Kamis (20/3) mengumumkan menjatuhkan sanksi terhadap sembilan pejabat senior Amerika Serikat. Hal ini sebagai balasan atas keputusan AS dengen larang memberikan visa pejabat Rusia dan dan pembekuan aset.
AS secara resmi menjatuhkan sanksi pada Senin terhadap pejabat Rusia yang disebutnya “paling terlibat secara langsung dalam merusak stabilitas Ukraina."
Sanksi AS itu ditujukan pada tujuh pejabat tinggi Rusia yang dekat dengan Presiden Vladimir Putin, termasuk pembantu presiden, Vladislav Surkov, juru bicara dari majelis tinggi parlemen, Valentina Matviyenko, dan Wakil Perdana Menteri Rusia, Dmitry Rogozin.
Daftar itu diperpanjang pada hari Kamis (20/3) dan sekarang larangan termasuk kepada pembantu presiden, Andrei Fursenko, Kepala Eksekutif Kantor Kepresidenan, Sergei Ivanov, Kepala Dinas Intelijen Militer, GRU Rusia, Igor Sergun, Kepala Kereta Api Rusia, RZD, Vladimir Yakunin, dan sejumlah anggota parlemen senior.
"Kami telah berulang kali memperingatkan bahwa penggunaan sanksi adalah bermata dua, dan memiliki efek bumerang," kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan seperti dikutip situs berita Rusia, ria.ru.
Daftar pejabat AS yang dilarang oleh Rusia terdiri dari wakil penasihat keamanan nasional, Ben Rhodes dan Caroline Atkinson, senator John McCain, Harry Reid, Robert Menendez, Daniel Coats dan Mary Landrieu, Ketua Kongres, John Boehner dan Dan Pfeiffer, seorang penasihat senior Presiden Barack Obama.
Washington menyatakan menolak referendum di Crimea yang memutuskan bergabung dengan Rusia. Namun menurut Rusia adalah fakta yang jelas bahwa orang-orang Crimea telah memilih untuk reunifikasi dengan Rusia, dan menghormati dan menerima pilihan mereka, kata kementerian itu. Menurut kementerian itu, referendum itu demokratis dan mematuhi hukum internasional dan Piagam PBB.
Crimea, sebelumnya sebuah republik otonom sebagi bagian dari Ukraina. Sebagian besar warga dan otoritas baru menolak mengakui legitimasi pemerintah baru Ukraina yang pro Uni Eropa. Hal itu terjadi setelah menggulingkan pemerintah sebelumnya yang pro Rusia.
Crimea pada hari Minggu menyelenggarakan referendum yang ditolah Barat dan Ukraina. Hasilnya menyetakan bergabung dengan Rusia. Reunifikasi dengan Rusia ini terjadi setelah 60 tahun sebagai bagian dari Ukraina.
Hubungan Rusia dan AS setelah perang dingin, masih mengalami pasang surut. Pada masa lalu keduanya saling menjatihkan sanksi. AS pada tahun 2012 memasukkan sejumlah pejabat Rusia dalam daftar hitam (blacklist) terkait kasus kematian pengacara Sergei Magnitsky, seorang whistleblowing (pengungkap fakta) pada tahun 2009. Rusia tahun lalu membalas dengan membuat daftar serupa pada pejabat AS yang dilarang memasuki Rusia.
Terkait dengan mantan karyawan Badan Keamanan Nasional (NSA) AS, Edward Snowden yang membocorkan kegiatan mata-mata AS, juga menimbulkan masalah diplomatic di kedua negara. Snowden sekarang berada di Rusia dengan menerima suaka sementara.
Bebras PENABUR Challenge : Asah Kemampuan Computational Thin...
Jakarta, satuharapan.com, Dunia yang berkembang begitu cepat memiliki tantangan baru bagi generasi m...