Rusuh di KJRI Jeddah, DPR Tegur BNP2TKI

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kalangan Komisi IX DPR RI menegur keras Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Mohamad Jumhur Hidayat terkait kerusuhan yang terjadi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Saudi Arabia. Mereka menganggap BNP2TKI mustinya ikut bertanggung jawab untuk melindungi para TKI di luar negeri, termasuk yang terlantar di Saudi Arabia.

Dinajani Mahdi, anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan kebenaran kabar di Jeddah, Arab Saudi, karena saat kerusuhan berlangsung di KJRI kabarnya hanya terdapat dua antrian.

“Pak Jumhur, kenapa sampai terjadi keresahan di kalangan TKI kita di Jeddah yang memicu kerusuhan dan memakan satu korban jiwa?” tanya Dina dalam rapat dengar pendapat komisi ini dengan melibatkan pimpinan tiga badan yakni BPOM, BKKBN dan BNP2TKI di Jakarta, Senin (10/6).

Pertanyaan senada dilontarkan Jamal Aziz dari Fraksi Hanura. Ia mengkritisi alasan BNP2TKI yang selalu berdalih kekurangan anggaran terkait perlindungan TKI di luar negeri. “Alasannya lagi-lagi karena anggaran,” ujar Jamal.

Ia juga mengingatkan bahwa seharusnya untuk perlindungan TKI di luar negeri ditanggung oleh pihak asuransi, karena sebelum mereka berangkat selalu membayar asuransi terlebih dahulu sebagai salah satu persyaratannya. “Ke mana larinya uang asuransi itu? Masalah jaminan asuransi ini selalu dipertanyakan dan telah menjadi anekdot uang iblis dimakan setan,” ucapnya.

Okky Asokawati, dari fraksi Persatuan Pembangunan, mempertanyakan statistik penempatan TKI di luar negeri yang dilaporkan menurun tapi faktanya di Jeddah jumlahnya masih ratusan ribu.

Atas berbagai pertanyaan itu, Jumhur memulainya dengan menanggapi pertanyaan Okky. Menurut Jumhur, dirinya pun terkejut banyak TKI mandiri yang tidak terekam. “Kami juga kaget karena angkanya ini menurun. Kita tidak pernah menggebrak-gebrak seseorang berangkat ke luar negeri. Banyak TKI mandiri yang tidak terekam,” ujar Jumhur.

Tentang perlindungan TKI di luar negeri, menurut Jumhur, dahulu memang pernah ada kerja sama dengan Malaysia, tetapi itu hanyalah contoh saja, dan kini memang ada juga kerjasama dengan Saudi Arabia.

“Saya kasih contoh saja, kita kan ada pengalaman moratorium dengan Malaysia, dan mereka memberitahu langkah-langkah yang harus dilakukan KBRI dengan Pemerintah Malaysia, bahkan sampai enam bulan saat tenaga kerja kita ditempatkan di negara tujuan. Maka harus ada komunikasi yang jelas,” ujar Jumhur.

Saat ini upaya-upaya yang dilakukan antara lain berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), di mana dari Kemenlu ditambah 10 staf dari Kemnakertrans, Dari Kemenlu ada 12 dan sampai memperbanyak jumlah orang yang melayani,” jelas Jumhur menanggapi pertanyaan tentang upaya yang akan ditempuh oleh BNP2TKI dalam mendapatkan pemutihan bagi Tenaga Kerja Indonesia Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dan kapan waktu untuk pemutihan bagi tenaga kerja yang belum diperlengkapi dengan surat-surat resmi.

Ia pun sudah menerima informasi bahwa batas akhir pemberian amnesti dari Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia diundur.  “Ada kabar gembira sekarang bahwa batas akhir untuk pengajuan surat-surat resmi tidak 3 Juli lagi tetapi hingga 10 Oktober,” ujarnya.

Adapun keresahan di kalangan TKI di sana, ungkapnya, ada ada provokator yang mengatakan bahwa batas terakhir adalah hari ini (Senin, 10/6). “Ada orang-orang yang berkepentingan untuk gagalnya pemutihan,yakni mereka yang bergerak dalam bisnis penampungan TKI illegal. Jadi mereka menampung tenaga kerja yang tidak berdokumen kemudian menyalurkannya ke perusahaan-perusahaan. Kalau penyaluran yang resmi mereka pasti susah karena tidak laku.  Kalau pemutihan berhasil maka penampungan ilegal mereka jadi sepi,” jelasnya mengutip laporan dari KJRI di Jeddah

Jumhur mengatakan banyak tenaga kerja yang tidak memiliki Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Pengurusannya akan mudah kalau namanya tercatat di KJRI. Atau ada identitas lain yang menunjang, apakah itu sidik jari dari paspor yang lama. Jadi SPLP tidak dapat dikeluarkan sembarangan. Anehnya, ujar Jumhur, mereka yang data-datanya kurang jelas malah mendapat SPLP

Dalam kesempatan itu Jumhur mengklarifikasi bahwa orang yang meninggal bukan karena kerusuhan di Jeddah tetapi mereka yang meninggal dalam ibadah umroh. “Perlu saya klarifikasi bahwa ada satu orang yaitu dari umroh, Usianya 57 tahun,  perempuan. Yang saya takutkan ia ikut berdesak-desakan” ujar Jumhur,

Mengenai pembakaran di KJRI Jeddah, Arab Saudi. Jumhur menyatakan dengan tegas bahwa itu adalah kabar bohong. “Pembakaran itu bohong, yang ada hanya pembakaran ban-ban bekas dan sampah yang ada di sekitar itu, penjebolan pagar juga tidak ada, yang ada hanya plastik-plastik yang tidak .terpakai lagi,” ujarnya.

Editor : Windrarto