Loading...
INDONESIA
Penulis: Endang Saputra 15:07 WIB | Kamis, 12 Maret 2015

Sahkan Versi Ancol Menkumham Siap Dievaluasi Presiden

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly.(Foto: Dok, satuharapan.com/Endang Saputra)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menyatakan kesiapannya dievaluasi oleh Presiden Joko Widodo atas kinerjanya sebagai menteri Kabinet Kerja, pasca mengambil keputusan mengesahkan DPP Partai Golkar versi Munas Ancol di bawah Agung Laksono.

"Oh, siap saja. Gampang. Saya siap saja (dievaluasi),” kata Yasonna, usai menghadiri Seminar Nasional tentang "Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pelaku Tindak Pidana Khusus" di Graha William Soeryadjaya, Universitas Kristen Indonesia, Jl Mayjen Sutoyo No 2 Cawang, Jakarta Timur, Kamis (12/3).

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan melakukan evaluasi menteri Kabinet Kerja secara objektif. Namun, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto memastikan belum ada pembahasan atau rencana untuk melakukan reshuffle.

"Sampai hari ini tak ada pembicaraan reshuffle," kata Andi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3).

Andi melanjutkan, Jokowi-JK juga belum pernah mengungkapkan kriteria penilaian dalam evaluasi kinerja menteri Kabinet Kerja. Evaluasi kinerja itu sepenuhnya menjadi wewenang Jokowi-JK.

"Evaluasi yang diinginkan Presiden adalah evaluasi objektif, tapi belum ada kriteria apa pun untuk evaluasi tersebut," kata dia.

Andi hanya memastikan Kepala Staf Kepresidenan tidak akan masuk dalam radar evaluasi. Pasalnya, Kepala Staf Kepresidenan bertugas memonitor program berskala prioritas.

Meski demikian, Andi menampik bahwa Kepala Staf Kepresidenan memiliki wewenang untuk menilai kinerja menteri Kabinet Kerja.

"Pasti tidak (di-reshuffle) karena kantor itu yang akan memantau pelaksanaan program prioritas. Cenderung tak akan buat rapor merah atau biru seperti UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dan diberhentikan Presiden Joko Widodo pada 31 Desember 2014, Red)," katanya.

Editor : Sotyati


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home