Samad: Pencoretan Calon Menteri Bukan Rekomendasi KPK

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menegaskan bahwa kabar pencoretan delapan nama calon menteri bukanlah rekomendasi dari KPK. Hal ini terkait dengan kabar bahwa Presiden RI Joko Widodo telah mencoret delapan nama calon menteri yang dianggap oleh KPK tidak bersih.

“Pencoretan murni inisiatif Jokowi, berarti bukan dari KPK,” kata dia di gedung KPK Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/10).

Jokowi sempat melakukan pertemuan tertutup dengan para pimpinan KPK pada Minggu (19/10) untuk membahas soal rekam jejak nama-nama calon menteri yang disodorkan oleh Jokowi. Terkait dengan 43 nama calon menteri tersebut, KPK memberi catatan dengan tiga warna yaitu hijau, kuning dan merah.

Nama yang diberi warna hijau artinya bersih dari persoalan hukum. Kemudian nama yang diberi warna kuning berarti calon tersebut pernah diadukan oleh masyarakat terkait persoalan hukum dan warna merah berarti calon menteri berisiko tinggi dan berpotensi terlibat kasus dugaan korupsi.

Dalam pernyataannya, Abraham tidak mau menyebutkan nama-nama calon menteri yang mendapatkan warna hijau, kuning dan merah. Menurutya, itu adalah hak prerogatif Presiden dan merupakan rahasia negara.

“Kalau mau tahu, tanya Pak Jokowi. Sekali lagi saya bilang posisi KPK tak untuk menjelaskan itu. Kita hargai hak prerogatif Presiden,” kata dia menambahkan.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja