Sambangi DPR, Puan Maharani Naik RI 1

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Hari ini, Senin (6/4) Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri menyambangi Gedung Parlemen Senayan guna menyelenggarakan Rapat Konsultasi dengan Pemimpin DPR. Tiba pada pukul 10.55 WIB, Presiden Jokowi terlihat turun bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dari Kendaraan Dinas Kepresiden, RI 1.

Namun saat ingin dikonfirmasi sejumlah awak media, Presiden Jokowi dan Menko PMK Puan Maharani langsung berjalan memasuki Gedung Nusantara IV, tempat berlangsungnya Rapat Konsultasi dengan DPR.

Menurut informasi yang dihimpun satuharapan.com, rapat konsultasi yang berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, akan membahas masalah sejumlah masalah terkini, seperti pembatalan pelantikan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri, pencalonan Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai Kapolri, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

"Presiden akan rapat konsultasi dengan Pemimpin DPR dan Komisi III. Sehingga, permasalahan bisa saja akan berkembang dan dibahas di sana (rapat-red)," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

"Kita lihat juga dengan kemerosotan kita di bidang ekonomi. Rupiah begitu terpuruk. Ini, langkah selanjutnya bisa terakumulasi dengan pemerintah,” dia menambahkan.

Bahas Tunjangan Mobil

Sementara Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi akan membahas Peraturan Presiden (Perppres) No 39/2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Ia menganggap, penambahan anggaran tersebut dititikberatkan hanya pada usulan pada Pemimpin DPR.

"Pembahasan tersebut termasuk beberapa hal yang perlu diluruskan. Seperti kaitanya dengan uang muka mobil. Itu, saya sudah komunikasikan dengan ketua DPR. Sangatlah tidak betul jika dititikberatkan hanya pada usulan Pemimpin DPR," ujar dia.

Menurut Taufik, usulan tersebut merupakan hak dari setiap lembaga tinggi negara. "Kami harapkan pembantu presiden menyampaikan secara objektif terkait masalah ini. Jangan sampai, DPR saja yang digebukin," tutur dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjelaskan, mengenai tunjangan mobil tersebut merupakan hal yang normal. Pasalnya, menurut dia, hal tersebut sudah ada dalam peraturan.

Fadli juga menjelaskan tidak tahu perihal kenaikan nominal tunjangan tersebut. “Kalau ada tunjangan, ada yang membutuhkan ada yang tidak. Kalau saya dapat saya lakukan berikan untuk hal yang berguna di masyarakat," kata dia.

Bahas Kapolri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Pemimpin DPR akan membahas hal surat Presiden menganai usul pergantian Kapolri. Di mana, DPR masih mempertanyakan usulan tersebut.

"Salah satu genda, hal-hal yang berkaitan dengan surat bapak Presiden usul pergantian Kapolri. Kan, DPr masih ada pertanyaan," kata Tjahjo.

Pertemuan itu, kata dia, juga akan membahas mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Pemimpin KPK, postur APBN-P 2015, dan beberapa agenda-agenda yang akan berkembang di DPR.

Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil.

Editor : Bayu Probo