SBY Komitmen Bantu Pemerintahan Baru

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Susilo Bambang Yudhyono berkomitmen akan membantu dan membuka ruang konsultasi bagi transisi ke pemerintahan baru nanti.

"Pemerintah sekarang adalah pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II hasil 2009, jadi kalau cara pandangnya kita harus lakukan bersama-sama, perencanaannya bersama-sama pengelolaan bersama-sama, pengelolaan subsidi bersama-sama, saya katakan itu keliru," kata Presiden dalam rapat paripurna kabinet dikantor presiden, Jumat (5/9).

Menurut Presiden pemerintahan sekarang akan berakhir pada 20 Oktober 2014.

"Sampai 20 Oktober 2014 segala hal yang berkaitan dengan pemerintah kita, saya yang bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang pasal 4," kata Presiden.

Sejak 20 Oktober, segera setelah presiden terpilih mengucapkan sumpahnya, akan berakhir masa bakti, wewenang, tugas, dan tanggung jawab Presiden Yudhoyono sebagai Presiden RI.

"Dan sejak itu beralih ke Pak Jokowi,” kata Presiden seperti dikutip presidenri.go.id.

Untuk membantu proses transisi ini, presiden memberikan mandat kepada menteri koordinator dan Menteri Sekretaris Negara untuk mengkordinasi tim pemerintah (KIB II) untuk bertemu dengan tim transisi dari presiden terpilih Joko Widodo. Presiden dan Wapres Boediono akan memberikan supervisi agar proses komunikasi dan konsultasi berjalan baik.

"Hal ini saya pandang perlu karena pengertiannya belum sama dengan sebagian  anggota tim Pak Jokowi (dengan pemerintahan) sehingga saya kerap mendapatkan pertanyaan dari para menteri atau pejabat pemerintah lain terkait apa yang mesti dilakukan," katanya.

Untuk menciptakan tradisi transisi kepemimpinan yang baik, maka presiden membuka konsultasi dan komunikasi dengan presiden terpilih Jokowi. Presiden juga menginginkan jajaran pemerintah turut membantu.

"Saya instruksikan jajaran pemerintah, saudara semua, untuk membantu Pak Jokowi dan timnya untuk mempersiapkan diri mengemban tugas sejak 20 Oktober mendatang," katanya.

Transisi politik ini amat penting lanjut presiden, karena baru pertama kali ada transisi kepemimpinan yang baik sejak Indonesia merdeka.

"Marilah sama-sama kita ukir sejarah yang baru ini sehingga menjadi transisi politik," katanya.

Presiden kemudian menjelaskan pertemuan dengan Jokowi di Bali pada 27 Agustus lalu.

"Pertama dengan Pak Jokowi ada semacam kesepakatan untuk tidak perlu saling menyalahkan, misalnya tim beliau mengkritik kebijakan kita (pemerintah KIB II- red), kita juga jangan menyalahkan rencana tim beliau,” katanya.

Disampaikan presiden, agar Jokowi mempertahankan dan meningkatkan hubungan baik, kerja sama persahabatan, dan kemitraan antara Indonesia dan negara-negara lain.

Dalam rapat paripurna ini dihadiri oleh Wapres Boediono dan menteri-menteri Kabinet Indonesia Besatu.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja