SBY Minta Komunikasi Pemerintah-Tim Jokowi-JK Diperjelas

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengharapkan komunikasi dan konsultasi antara Pemerintah dan Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla diperjelas, sehingga tidak terjadi kebingungan di antara pejabat pemerintahan saat ini.

"Hal ini dipandang perlu, karena pengertiannya belum sama, dengan anggota tim Pak Jokowi, sehingga saya kerap mendapat pertanyaan dari para menteri dan pejabat pemerintahan lain menyangkut apa yang mesti dilakukan," kata Presiden Yudhoyono, saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantornya, Jakarta, Jumat (5/9).

Presiden secara khusus mengangendakan hal itu menjadi isu yang dibahas dalam dalam sidang kabinet paripurna siang itu.

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY didampingi Wakil Presiden Boediono dan para anggota Kabinet Indonesia Bersatu II. Sementara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik tidak hadir dalam rapat tersebut, meski sempat papan namanya sempat terlihat di salah satu meja kabinet, sebelum diambil petugas.

Pada kesempatan tersebut, Presiden SBY menunjuk tiga menteri koordinator dan menteri sekretaris negara guna mengatur komunikasi dan konsultasi, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Selain itu, dirinya dan Wakil Presiden Boediono juga dapat melakukan supervisi transisi tersebut.

Presiden juga meminta agar Jokowi memberikan nama-nama tim yang akan berhubungan dengan pemerintah, sehingga lebih tertib dan jelas dalam pelaksanaan komunikasi dan konsultasi. Sehingga konsultasi dan komunikasi berlangsung secara teroganisir dan tidak dilakukan secara sendiri-sendiri.

"Beberapa waktu lalu, saya mendapat pesan singkat , bukan hanya dari jajaran pemerintah atau kabinet, tapi dari luar. Isinya, Pak kami diundang oleh berbagai tim , saya bilang kalau itu mungkin tidak tepat karena kalau mengundang membahas yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah sekarang ini, tanggung jawab saya ya kurang tepat," jelas Presiden.

Jangan Mengkritisi

Presiden dalam kesempatan itu juga mengingatkan, sesuai konstitusi UUD 1945, saat ini masih merupakan pemerintahan SBY-Boediono yang berada di bawah tanggungjawabnya, hingga presiden terpilih disumpah pada 20 Oktober 2014 mendatang.

"Saya ingin luruskan anggapan bahwa sekarang ini boleh dikatakan adalah pemerintahan bersama itu tidak ada. Pemerintah sekarang adalah pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II hasil pilpres 2009," tuturnya.

Untuk itu, Presiden SBY mengharapkan agar dalam komunikasi dan konsultasi bukanlah untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang telah dilakukan, namun untuk memaparkan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dan kebijakan yang telah dibuatnya.

Selain itu, juga informasi-informasi yang dibutuhkan agar pemerintahan mendatang dapat berjalan dengan baik.

Presiden juga mengharapkan agar semua pihak dalam konsultasi dan komunikasi tersebut tidak saling menyalahkan, sehingga tujuan transisi yang hendak dicapai dapat terlaksana dengan baik.

"Transisi ini penting, karena berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Saya tidak beruntung alami masa transisi seperti ini," ujar Presiden.

Dalam sidang kabinet paripurna tersebut juga diagendakan hal-hal yang masih mungkin dilakukan Pemerintahan SBY selama enam minggu mendatang. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja