SBY: Tidak Boleh Ada Pertentangan Mayoritas dan Minoritas

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa  tidak perlu dan tidak boleh terjadi pertentangan antara kelompok minoritas dan mayoritas. “Semua adalah komponen bangsa kita yang harus hidup bersama dengan rukun dan damai serta saling menghormati.”

Presiden mengatakan hal itu  pada Peryaaan Dharmasanti Waisak 2557 Umat Buddha di Kemayoran, Jakarta, Minggu (26/5) sore.  Sementara itu, dalam peringatan di Borobudur, Jawa Tengah, Sabtu (25/5) malam, Menteri Agama, Suryadharma Ali mengatakan, “Sebagai umat yang religius, bangsa Indonesia tidak setuju dan menyesalkan setiap tindakan kekerasan dan anarkisme.”

Presiden mengatakan, negara, sesuai kewenangan yang dimiliki, akan terus menjalankan konstitusi untuk melindungi hak-hak warga negara dalam menjalankan ibadah dan kepercayaannya. Namun jika terjadi ketegangan atau konflik akibat dari pemahaman yang berbeda, diperlukan upaya bersama untuk mengelola dan mengatasinya.

Para pemuka agama beserta ormas dan lembaga keagamaan diharapkan dapat secara aktif dan penuh tanggung jawab ikut mengatasi dan mencarikan solusinya,  kata Presiden. "Tidak boleh ada kelompok yang merasa berada di atas kelompok yang lain. Kita semua setara, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama."

Presiden mengatakan, jika ada tindakan kekerasan dan melawan hukun, termasuk kekerasan atas nama agama, aparat keamanan dan penegak hukum dengan tegas mesti menindaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pedomannya jelas, yakni Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2013 mengenai cara mengatasi kekerasan dan konflik sosial.

"Kita harus memastikan dihentikannya semua bentuk ancaman, intimidasi, dan agitasi --termasuk perusakan pada rumah ibadah apapun dan penyerangan pada penganut agama manapun. Saya sampaikan bahwa pihak-pihak yang mengancam hak-hak warga negara yang menjalankan ibadahnya di negeri ini tidak dibenarkan," kata dia.

Menteri Agama di Borobudur

Dalam perayaan waisak di Borobudur,  Menteri Agama Suryadharma Ali mengimbau seluruh umat beragama, khususnya Islam dan Buddha,  menyikapi dengan arif dan bijaksana menanggapi isu Rohingya Myanmar. “Sebagai umat yang religius, bangsa Indonesia tidak setuju dan menyesalkan setiap tindakan kekerasan dan anarkisme.”

Pada acara hadir Gubernur Jateng Bibit Waluyo, dan Dirjen Bimas Buddha A. Joko Wuryanto. Menag juga mengajak semua pihak mengembangkan toleransi dan saling menghargai, serta budaya dialog konstruktif.

“Kita tidak setuju pada setiap tindakan kekerasan dan anarkisme, apalagi dihubungkan dengan sebuah keyakinan agama,” kata Menag.

Editor : Sabar Subekti