Sebelum Capai Pertumbuhan 7 Persen, RI Wajib Kerja Keras

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Indonesia harus bekerja keras mengolah sumber daya alam agar target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen tercapai pada akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Jusuf Kalla pada 2019 kelak.

"Setelah fondasi ekonomi terbentuk tahun ini, pada 2016 Indonesia akan memiliki dua mesin yaitu BUMN dan swasta yang siap tancap gas. Jadi sangat mungkin untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen," kata Benedict Bingham, Perwakilan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk Indonesia pada acara The Economist Event Indonesia, di Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu (11/2).

Bingham mengibaratkan pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen seperti berlari maraton, banyak persiapan yang harus dilakukan dan tidak bisa dengan segera.

“Tetapi bukan berarti mustahil dilakukan Indonesia, saya tahu Indonesia bisa,” kata Benedict.

Perwakilan IMF ini menyebut bahwa fondasi yang kuat di perimbangan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia menjadi kunci utama untuk pembangunan ekonomi yang setara dengan India dan Tiongkok.

Misalnya dengan mereformasi iklim bisnis dari hal-hal yang menganggu. Seperti birokrasi dan perizinan investasi yang rumit, gejolak sosial dan politik, serta ketidakpastian hukum.

Pemerintah juga harus mengoptimalkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya dalam mengembangkan fasilitas umum yang tidak komersial bagi swasta.

Bingham mengingatkan agar pemerintah juga lebih memperhatikan sektor industri unggulan. Sektor manufaktur memang penting dan besar pengaruhnya terhadap ekspor, tapi Indonesia juga memiliki berbagai keunggulan lain, seperti di pertanian dan jasa-jasa.

Bingham mengingatkan Indonesia jangan sampai terpengaruh deflasi karena ketidakpastian pada sektor ekonomi dunia sangat berpengaruh, dan Indonesia wajib memaksimalkan potensi tenaga kerja dan angka produktif sepanjang 2014 hingga 2019.

Meskipun saat ini perekonomian dunia sedang dibayangi risiko deflasi, namun Benedict yakin hal tersebut tidak berdampak pada Indonesia. 

Editor : Eben Ezer Siadari