Sebelum Gusur, Ahok Klaim Selalu Sosialisasi ke Warga

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku selalu melakukan sosialisasi kepada warga yang rumahnya atau lahannya menjadi sasaran penertiban oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tujuan tertentu.

“Kita ada pendekatan kok, kamu lihat saja logikanya hampir semua penertiban mengatakan tidak ada sosialisasi dari zaman Waduk Pluit, lucunya arti sosialisasinya agar kamu tahu akan ada penertiban,” kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, hari Jumat (29/4).

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) terkait selalu melakukan sosialisasi kepada warga sebelum penertiban. Ini merupakan salah satu standar operasional prosedur (SOP) yang harus dilakukan Pemkot setempat.

Namun, di beberapa lokasi penertiban warga selalu mengeluh tidak pernah ada  sosialisasi dari pemerintah. Padahal, dalam surat sosialisasi yang diedarkan oleh Pemkot setempat selalu dicantumkan tujuan penertiban.

"Pertanyaannya tujuan sosialisasi itu apa? Supaya warga mengetahui ada proyek pekerjaan ini. Kalau kasus di Bidara Cina, Waduk Pluit waktu ditertibkan melaporkan ke Komnas HAM mengatakan tidak ada sosialisasi. Kalau nggak ada sosialisasi kok kamu tahu? Nah itu saja," kata dia.

Setelah melakukan sosialisasi, Pemprov DKI Jakarta kemudian mengirimkan surat peringatan (SP) mulai dari SP 1 hingga SP 3. Selama pemberian SP tersebut, warga diberikan kesempatan untuk membongkar bangunannya sendiri. Bahkan, Pemprov DKI juga memberikan bantuan akomodasi berupa truk untuk membantu warga memindahkan barang-barangnya ke rumah susun atau tempat lain.

Editor : Eben E. Siadari