Secerdas Apa Rakyat Jakarta Memilih Gubernur ?

SATUHARAPAN.COM – Pemilihan Gubernur DKI Jakarta akan dilakukan tahun depan (2017), namun gerakan yang menguras energi untuk perebutan kekuasaan di ‘’Jakarta Satu’’ itu sudah dimulai tahun lalu.

Basuki Tjahaja Purnama yang kerap dipanggil Ahok akan maju sebagai kandidat incumbent memalui jalur independen. Dia sudah keluar dari Partai Gerindra, partai yang sebelumnya dia bergabung, dan partai lain tampaknya masih melirik peluang untuk menempatkan kadernya di kekuasaan Jakarta.

Namun demikian, isu yang paling gencar lebih ditujukan kepada Ahok yang tujuannya untuk melemahkan posisinya sebagai gubernur sekarang dan peluangnya dalam Pilkada mendatang. Upaya ini jelas untuk memberi peluang kandidat lain untuk maju, karena kalkulasi politik banyak yang menyebutkan bahwa perlu kekuatan besar untuk menandingi Ahok.

Jajag pendapat oleh Populi Center pada 15 hingga 21 April 2016, misalnya menunjukkan hal itu. Isu reklamasi pantai utara Jakarta dan pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras, menurut hasil Pusat ini justru menaikkan kepercayaan masyarakat Jakarta pada Ahok.

Senin pekan ini, Populi Center mengemukakan hasilnya di mana 73,7 persen masyarakat Jakarta puas dengan kinerja Ahok, 81,5 persen puas dengan kepemimpinan Ahok dan 73,3 persen puas dengan kinerja Pemerintah Provinsi DJKI Jakarta.

Menyerang Ahok adalah upaya yang masuk akal untuk membuka peluang bagi kandidat lain. Ini adalah pilihan yang rasional bagi yang berminat membawa kandidat untuk Gubernur Jakarta, dan mereka yang merasa ‘’dirugikan’’ selama kepemimpinan Ahok.

Mengapa Gunakan Isu Sektarian ?

Sayangnya, figur-figur yang pernah menyebut diri akan maju untuk ''Jakarta Satu'', atau disebut oleh pihak lain dan dinilai pantas maju untuk Pilkada DKI Jakarta, tidak tampil secara memadai untuk bicara tentang visi dan misi pembangunan Jakarta, setidaknya, untuk  lima tahun ke depan.

Para pendukungnya justru lebih banyak bicara tentang Ahok dengan nada mengritik kepemimpinan dan kinerjanya, hanya karena cara Ahok bicara. Bahkan banyak yang tidak malu-malu menggunakan isu sektarian untuk menyerang dia.

Tokoh pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), misalnya, pernah berkomentar bahwa Ahok dengan gaya kepemimpinannya yang rogan tidak pantas menjadi Gubernur Jakarta. Pendapat yang sah saja, hanya sayangnya tidak menyebut siapa yang lebih layak yang bisa ditawarkan peda rakyat Jakarta pada Pilkada mendatang.

Melontarkan isu untuk menyerang calon kandidat lain adalah hal yang umum terjadi dalam politik. Namun sudah sejauh ini, hampir dua dekade setelah reformasi, isu sektarian masih terlalu banyak dipakai. Termasuk untuk menyerang Ahok.

Padahal, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Afif Afifuddin, sudah wanti-wanti bahwa isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) itu kampungan dan paling jelek.

Lebih jauh dia mengingatkan bahwa isu itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kemajemukan bangsa, dan mempunyai daya rusak tinggi. Jadi, pengamat ini jelas mengingatkan kita bahwa penggunaan isu SARA hanya akan merusak bangsa.

Apa Yang Dibutuhkan Jakarta?

Pilkada Jakarta sangat penting untuk barometer politik di Indonesia. Hasil Pilkada juga akan sangat penting bagi Indonesia dalam kancah dunia. Oleh karena itu, warga Jakarta juga memikul tanggung jawab untuk proses politik yang cerdas untuk Jakarta dan Indonesia yang lebih baik.

Pertarungan untuk merebut ‘’Jakarta Satu’’ sudah sepantasnya dilakukan dengan proses dan cara yang cerdas. Mereka, termasuk Ahok, yang merasa pantas untuk menjadi Gubernur Jakarta, semestinya lebih fokus apa yang dibutuhkan rakyat Jakarta sebagai bahan kampanye dan medan persaingan.

Proses seperti itu seharunya membuat politik di Jakarta makin cerdas dan rasional, yang pada gilirannya akan mengarah pada soliditas integrasi warga. Bukan sebaliknya justru bermain-main dengan isu sektarian yang mengundang risiko besar pada segregasi masyarakat.

Integrasi warga ini yang akan menjadi sarana sinergi kekuatan agar Jakarta mampu membangun kemajuan dan kesejahteraan untuk kemudian menjadi model bagi daerah lain. Dan hal ini sangat baik jika dimulai dengan proses politik pemilihan gubernur yang lebih cerdas dan elegan.

Dalam konteks ini, tantangannya adalah apakah prosesnya baik dan menjadi sarana mengerahkan kekuatan untuk pembangunan atau justru membuat segregasi. Jadi, bukan soal apakah yang terpilih nanti Ahok atau calon lain, warga dari mayoritas pemeluk agama atau etnis tertentu atu penganut agama lain dan etnis lain. Tetapi pemimpin yang hati dan kinerjanya ada dalam harapan terbaik rakyat Jakarta.

Tapi secerdas apa rakyat Jakarta nantinya dalam memilih pemimpinnya? Kiranya cukup cerdas dan maju untuk melihat dan memilih kandidat dan proses pemilihan gubernur Jakarta yang terbaik dan yang cerdas.