Sekda DKI: Diklat PTSP Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah berpesan kepada para lurah dan camat, serta staf kecamatan atau kelurahan yang ada di seluruh Jakarta agar mengikuti  pelatihan tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diikuti dengan seksama agar melahirkan pelayanan di masyarakat secara tegas dan profesional.  

Hal ini diungkapkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Saefullah pada Selasa (2/9), di Balai Agung, Kantor Gubernur DKI Jakarta, saat memberi sambutan pada pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

“Nantinya acara yang akan diselenggarakan di Gedung Badiklatprov (Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi yang beralamat di Kuningan, Jakarta Selatan)  harus menjadikan lurah dan camat memberi pelayanan profesional, transparan dan akuntabel,” kata Saefullah.

Kegiatan Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan  Provinsi (Diklatprov) DKI Jakarta.

Seperti tertuang dalam laman resmi ptsp.jakarta.or.id, Diklatprov merupakan salah satu badan yang berdiri di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan bertugas menyelenggarakan beberapa program diklat yang menjadi salah satu pionir serta inovator dalam implementasi diklat pola baru di Indonesia. Diklat unggulan yang diselenggarakan Diklatprov DKI antara lain diklat fungsional dimana salah satu sorotannya adalah Diklat Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Seperti tertuang dalam laman resmi diklatdki.ac.id, PTSP menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 merupakan pengelolaan pelayanan yang dilakukan dalam satu komando, dan hanya di tempat tertentu guna mencegah terjadinya korupsi. Pembinaan sistem ini dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah sesuai dan kewenangan masing-masing.

PTSP digulirkan dengan tujuan menarik minat investor di era globalisasi dan perdagangan bebas, dan para investor mendapat kemudahan membangun sistem perizinan berinvestasi di daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

“Diklat yang berlangsung selama empat hari ini (Selasa 2/9 hingga Jumat 5/9) kami harap para lurah dan camat dapat mengenali semua permasalahan yang terjadi di masyarakat,” kata mantan Wali Kota Jakarta Pusat tersebut.

Editor : Bayu Probo