Sekjen PBB dan PM Malaysia Akan Berkunjung ke Palu

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohammad dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Palu, Sulawesi Tengah, antara 12-14 Oktober mendatang.

“Kunjungan ini dimaksudkan untuk menunjukkan keprihatinan terhadap terjadinya gempa bumi dan tsunami yang mengguncang sejumlah wilayah di Sulteng, 28 September lalu,” kata Menko Polhukam Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (9/10).

Menurut Menko Polhukam Wiranto, kunjungan tersebut akan dilaksanakan di sela-sela Bali Forum yang akan digelar di Bali pada tanggal 12 sampai 14 Oktober mendatang.

“Sementara yang minta (datang ke Palu) itu baru dua tokoh ini, kalau ada lagi ya tidak apa-apa, namanya solidaritas, ingin melihat, ingin memberikan satu rasa keprihatinan ingin mengunjungi di sana,” kata Wiranto.

Terkait dengan kunjungan tersebut, menurut Menko Polhukam, akan ada pengaturan agar perjalanannya aman, lancar, serta menemukan sasaran dalam kunjungan tersebut.

Tentunya, lanjut Wiranto, pada saat tamu VVIP ini berkunjung ke Palu perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar perjalanan itu aman, lancar dan menemukan satu sasaran dalam rangka kunjungan serta tidak sembarangan. Karena saat ini, lanjut Menko Polhukam, penerbangan di Palu sedang crowded mengingat banyak bantuan-bantuan yang datang.

Selain itu, lanjut Wiranto, karena masih masa tanggap darurat sehingga banyak kegiatan di lapangan yang sangat sibuk, terutama kegiatan alat-alat berat yang terus menerus bekerja di lapangan.

“Di sela-sela itu kan kita harus menerima tamu ini. Kalau tidak kita atur nanti akan crowded, makanya kita atur, di sana host-nya siapa, entry briefing-nya, penjelasannya itu yang singkat, padat, jelas, siapa yang memberikan, yang meng-guidance siapa, lalu sasaran-sasaran yang perlu ditinjau siapa, kan tidak terus kita bebaskan saja. Jadi rapat hari ini sudah menyelesaikan pengaturan itu,” kata Wiranto.

Sementara Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan, pengamanan khusus sudah diatur oleh Kementerian Luar Negeri, VIP, dan paspampres. Dijelaskan bahwa untuk rute-rute tertentu yang akan didatangi dipastikan akan ada sterilisasi persiapan keamanan sehingga rencana kunjungan bisa berjalan lancar.

“Standar kok, hanya mungkin waktu saja yang harus kita persiapkan. Informasi cepat kita dapat karena memang kondisi lapangankan masih darurat semuanya, jalan juga patah-patah, supaya nanti lebih aman tamu kita sampai di lokasi yang mau dilihat,” kata Ari.

Presiden Jokowi menerima Deputi PM Malaysia Wan Azizah Wan Ismail, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Selasa (9/10) pagi. (Foto: Humas/Oji/Setkab)

Di waktu terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menlu Retno Marsudi dan Mensesneg Pratikno menerima kunjungan kehormatan Deputi Perdana Menteri (PM) Malaysia, Wan Azizah Wan Ismail, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/10) pagi.

Usai pertemuan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi  mengatakan, bahwa kunjungan ini merupakan  kunjungan perkenalan dalam kapasitas Wan Azizah Wan Ismail sebagai Deputi PM.

“Jadi, setelah Perdana Menteri sudah berkunjung ke Indonesia kemudian Deputy Prime Minister berkunjung ke Indonesia,” kata Menlu kepada wartawan usai pertemuan.

Mengenai materi pembicaraan, Menlu menjelaskan, intinya sebagai negara paling dekat, tetangga dekat, serumpun, maka pemimpin Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengintensifkan komunikasi di antara para pemimpin kedua negara.

“Dengan komunikasi yang baik, tentunya jika terjadi masalah maka akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah tersebut,” ujar Menlu.

Kedua pemimpin, lanjut Menlu, juga mengatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Malaysia pada kondisi yang sangat baik dan perlu terus ditingkatkan.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menitipkan warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia.

Jaga Keamanan

Ditambahkan Menlu, dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Deputi PM Malaysia Wan Azizah Wan Ismail itu juga dibahas mengenai masalah pendidikan untuk anak-anak TKI yang ada di Malaysia.

Untuk Sabah dan Sarawak, lanjut Menlu, kedua negara sudah memiliki Community Learning Center, tetapi untuk Semenanjung belum ada.

“Oleh karena itu, tadi Indonesia meminta agar Community Learning Center juga dapat dibentuk atau ada di Semenanjung karena jumlah anak Indonesia yang tinggal di Semenanjung cukup banyak,” kata Menlu.

Presiden Jokowi, lanjut Menlu, juga menyampaikan agar kerja sama untuk peningkatan keamanan di perairan wilayah kedua negara ditingkatkan. Terkait hal ini, Presiden Jokowi menyampaikan kasus terakhir, dimana dua warga negara Indonesia yang bekerja pada kapal ikan Malaysia yang diculik di perairan Sabah.

“Oleh karena itu, Presiden meminta perhatian otoritas Malaysia untuk meningkatkan kerja sama di dalam menjaga keamanan perairan laut di wilayah masing-masing,” ucap Menlu.

Sementara Deputi PM Malaysia Wan Azizah Wan Ismail dalam kesempatan itu menyampaikan beberapa hal. Pertama, pentingnya ditingkatkan kerja sama dalam rangka penanggulangan terorisme dengan cara tukar informasi intelijen.

Kemudian yang kedua yang disampaikan adalah mengenai masalah sawit. Dalam artian bahwa kedua negara mau tidak mau harus terus bekerja sama di dalam rangka promosi sustainable sawit.

“Presiden mengatakan ‘ya’ dan kerja sama yang baik ini tercermin di dalam CPOPC,” terang Menlu seraya menambahkan, CPOPC adalah organisasi dari produsen minyak sawit, anggotanya adalah Indonesia dan Malaysia. Melalui CPOPC ini kita terus bekerja bersama di dalam mempromosikan sustainable palm oil. (Setkab)

Editor : Melki Pangaribuan