Sekjen PBB Mendatang Harus Tangani Krisis Pengungsi

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – “Sekretaris jenderal PBB berikutnya, harus berkomitmen terhadap kesepakatan global baru bagi pengungsi, serta mengakhiri pidana mati selama masa jabatannya,” kata kelompok HAM terkemuka di dunia, Senin (11/4).

Amnesty International, Human Rights Watch, dan empat kelompok lain mengungkapkan, bahwa pemimpin PBB mendatang harus siap menyerukan piagam PBB, guna mencegah dan mengakhiri kekejaman massal yang menargetkan warga sipil dalam perang.

Delapan agenda poin dari kelompok HAM tersebut, dikeluarkan saat beberapa kandidat yang akan menggantikan Ban Ki-moon mempersiapkan pidato di hadapan Majelis Umum PBB, guna menyajikan visi mereka dan menjawab pertanyaan, peristiwa pertama dalam 70 tahun sejarah PBB.

“Mulai dari saat ini, kandidat yang akan memimpin PBB harus membela hak asasi manusia. Mereka tidak boleh takut dengan serangan balasan atas kebijakannya,” kata Salil Shetty, yang memimpin Amnesty International.

“Saat Eropa menghadapi krisis pengungsi terburuknya sejak Perang Dunia II, kepala PBB mendatang, harus membuat kesepakatan baru bagi pengungsi dan imigran yang mencakup pembagian beban dalam pemukiman kembali,” beberapa kelompok.Aktivis HAM menyerukan, peninjauan penuh terhadap badan yang mengelola keimigrasian internasional.

Keenam kelompok HAM itu, mendesak para kandidat untuk berjanji mengupayakan penghapusan pidana mati selama masa jabatan mereka setelah laporan Amnesty baru-baru ini, yang menunjukkan bahwa eksekusi di seluruh dunia terus meningkat.(AFP/Ant)

Editor : Bayu Probo