Sekjen PDIP: Soal Elpiji Bisa Picu Sejarah Terulang

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengkhawatirkan soal kenaikan harga elpiji bisa menjadi pemicu mundurnya sejumlah menteri seperti pada masa pemerintahan Jenderal Besar Soeharto sehingga semua pihak harus mencegah peristiwa itu berulang lagi.

"Khawatir saja nanti terjadi seperti zamannya Pak Harto, pejabat pada bulan Maret 2014 pada mengundurkan diri," kata Tjahjo yang juga anggota Komisi I DPR RI melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Minggu petang. 

Ia menilai koordinasi pihak pemerintahan tidak beres sehingga menimbulkan hiruk pikuk setelah Pertamina menaikkan harga elpiji nonsubsidi tabung ukuran isi 12 kilogram per 1 Januari lalu.

Setelah masyarakat ribut, katanya, baru para pejabat tinggi sibuk mengadakan rapat, padahal Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa keputusan menaikkan harga elpiji itu adalah korporasi.

"Kemarin-kamarin pada mau cuci tangan, nah, sekarang sibuk sampai kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Tjahjo yang juga calon tetap anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I (Kota/Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal).

Berdasarkan informasi yang diterima oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, untuk menaikkan harga elpiji, Pertamina menggunakan dasar laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Atas dasar laporan BPK yang menyatakan Pertamina merugi, katanya, perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi itu berkirim surat kepada Menteri BUMN dan Menko Perekonomian, kemudian mendapat "green light" (lampu hijau).

Tak pelak, kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu, ketika Pertamina menaikkan harga elpiji per 1 Januari 2014, "geger genjik".

Pasalnya, kata Tjahjo, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saja setiap rumah tangga harus mencari tambahan baru sebesar Rp 200.000 per RT. Saat ini, ditambah lagi kenaikan harga elpiji sekitar Rp 50.000 per tabung.

"Sementara itu, pada tahun 2013 angka kemiskinan bertambah lebih dari 400.000 jiwa penduduk. Lalu, Apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat?" kata Tjahjo. (Ant)