Sekjen: Pembangunan Perpustakaan Harus Mulai dari Awal

BOGOR, SATUHARAPAN.COM – Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR- RI), Winanungtiastiti, mengatakan rencana pembangunan perpustakaan parlemen harus dimulai dari awal, karena berbeda dengan proyek gedung baru yang pernah direncanakan.

Menurut Winanungtiastiti dahulu direncanakan membangun ruang kerja anggota DPR namun sekarang membangun perpustakaan parlemen sehingga harus mengajukan rencana baru.

"Harus ajukan anggaran dan desain baru karena berbeda analisis biayanya dari Kementerian Pekerjaan Umum," kata Winanungtiastiti di di Hotel The Sahira Bogor Jawa Barat, Jumat (1/4) malam.

Sementara itu, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan institusinya akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)terkait rencana pembangunan perpustakaan parlemen, untuk memastikan transparansi dan tidak ada pelanggaran hukum dalam pengerjaannya.

"Kami tidak mau ada masalah sehingga akan mengundang BPK dan KPK karena tidak mau ada gagasan besar namun dikerangkeng (dipenjara)," kata dia.

Dia mengatakan, dirinya ingin prosesnya nanti berjalan sesuai aturan hukum sehingga tidak ada aturan yang dilanggar.

Selain itu kata Ade, institusinya ingin pembangunan perpustakaan itu berjalan secara transparan sehingga diketahui publik luas.

"Jangan langsung dihakimi terkait proyek ini, tidak boleh tidak sesuai aturan," katanya.

Editor : Eben E. Siadari