Seknas Jokowi: Sosok Jokowi Sejalan dengan Ciri Negara Kesejahteraan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sosok Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi, sebagai pemimpin sejalan dengan ciri negara kesejahteraan. Presidium Sekretariat Nasional Joko Widodo (Seknas Jokowi) Muhammad Yamin menyampaikan itu ketika diwawancara satuharapan.com usai diskusi ‘Perkembangan Politik Terkini dan Gerakan Sosial dalam rangka Welfare Policy di Indonesia’ di Seknas Jokowi Jakarta, hari Kamis (24/1).

“Ciri welfare state itu jarak pemerintah, aktor kekuasaan, dan masyarakat itu dekat. Dia bisa bernegosiasi dan itu simbolnya ada pada Jokowi.” kata Muhammad Yamin.

Joko Widodo selama ini dinilai banyak menerobos birokrasi. Birokrasi di-by pass melalui kerpibadian kepemimpinannya yang kuat.

“Kepala Sekolah, Lurah, Camat, istilah dia dilelang. Itu ‘kan mem-by pass sistem birokrasi. Dengan harapan mendapatkan pemimpin-pemimpin lokal, pemimpin-pemimpin komunitas yang juga tidak berjarak.”

Pemimpin yang tidak berjarak dibutuhkan masyarakat, sehingga masyarakat selalu dapat bernegosiasi dalam setiap pengambil keputusan pemimpinnya.

Kebijakan negara kesejahteraan menurut Yamin tidak bisa berlaku top down walau bertujuan menyejahterakan. Tetap dibutuhkan pula kesadaran masyarakat dalam negara kesejahteraan. Syarat negara kesejahteraan ada dua, “pemimpinnya dekat sama rakyat. Rakyatnya juga harus punya kesadaran.”

Karena itu, Seknas Jokowi mengundang Profesor Ilmu Politik Universitas Oslo Norwegia, Olle Tornquist. Olle dinilai banyak meneliti Indonesia dan berasal dari negara Skandinavia yang sangat menjamin kesejahteraan rakyatnya melalui kebijakan negara kesejahteraan. Pengalaman dan pemahamannya itu dibutuhkan Seknas Jokowi untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara kesejahteraan. Walau itu membutuhkan waktu panjang.

Editor : Sabar Subekti