Selebritas Boikot Hotel Milik Brunei karena Syariah

KUALA LUMPUR, SATUHARAPAN.COM - Sejumlah selebritas termasuk pendiri grup Virgin Richard Branson bersumpah untuk memboikot sebuah cabang hotel yang memiliki hubungan dengan sultan Brunei, setelah dia memperkenalkan hukum Islam di negaranya.

Aktor Inggris Stephen Fry sebelumnya juga menyerukan boikot atas jaringan hotel yang dimiliki Sultan Brunei dengan alasan yang sama.

Seperti dikutip berbagai media Inggris, Fry membatalkan pemesanan tempat di hotel mewah Coworth Park Hotel di Ascot, di pinggiran London.

Sultan Brunei Hassanal Bolkiah Rabu (30/4) mengumumkan bahwa dia akan menerapkan hukum syariah, yang juga akan mencakup hukuman berat seperti hukum rajam sampai mati.

Branson mengatakan pada akhir pekan bahwa para pegawai Virgin tidak akan menginap di cabang hotel mewah Dorchester Collection, termasuk The Dorchester di London dan Beverly Hills Hotel di Los Angeles.

“Tidak ada pegawai @Virgin, atau keluarga kami yang akan menginap di Dorchester Hotel sampai Sultan mempertahankan hak asasi,” tulis miliarder asal Inggris itu di Twitter.

Nama lain yang menggalang boikot antara lain komedian Stephen Fry, pembawa acara TV Sharon Osbourne dan komedian Ellen DeGeneres.

Grup asal Amerika Serikat Feminist Majority Foundation, yang diketuai Jay dan Mavis Leno, mengatakan mereka juga menarik Global Women's Rights Awards tahunan mereka dari Beverly Hills Hotel sebagai bentuk protes.

Dorchester Collection dikabarkan dimiliki oleh Brunei Investment Agency, dana kekayaan tertinggi di bawah Kementerian Keuangan kesultanan yang kaya minyak tersebut.

Hingga Senin, pejabat pemerintah Brunei belum bisa dihubungi untuk dimintai keterangan. Dorchester Collection juga belum belum memberikan komentar.

Seorang juru bicara Dorchester Collection, seperti dikutip koran The Independent di London, menegaskan bahwa mereka mematuhi hukum di sebuah negara.

Boikot atas hotel-hotel milik Sultan Brunei sebenarnya sudah dimulai pekan lalu dengan pembatalan konferensi komunitas lesbian, gay, dan transgender atau LGBT yang awalnya akan berlangsung di Collection’s Beverly Hills Hotel, milik Sultan Brunei.

"Kami terus mematuhi hukum di negara-negara tempat kami beroperasi dan tidak mentoleransi setiap bentuk diskriminasi."

Hukum pidana Islam yang akan diberlakukan di Brunei Darussalam berlaku bagi semua orang, ungkap Andri Said, Fungsi Politik Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam.

Meski demikian, hukum pidana syariah yang akan berlaku 1 Mei ini adalah hukum pidana syariah tahap pertama.

"Peraturannya ada sekitar 55 yang diatur. Hukumannya baru denda, penjara, atau denda dan penjara,'' kata Andri Said.

Menurut Andi hal-hal yang termasuk dalam pelanggaran hukum pidana syariah tahap pertama ini adalah hal-hal yang mengatur masalah keagamaan seperti meninggalkan sholat Jumat, tidak menghormati bulan Ramadhan, dan menghasut orang untuk bercerai.

Dua belas bulan setelah diberlakukannya hukum acara pidana syariah, tahap kedua akan diberlakukan dengan hukuman yang bersifat fisik seperti cambuk atau pemotongan bagian anggota tubuh seperti tangan atau kaki.

Sedangkan tahap ketiga akan diimplementasikan 24 bulan setelah setelah hukum pidana tahap pertama syariah diimpelementasikan.

Pada tahap ini hukum pidana syariah akan diterapkan secara menyeluruh di mana hukuman mati dengan cara dirajam dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu.

Sementara itu, kelompok pegiat hak asasi manusia Human Rights Watch mengecam keras kebijakan ini.

Phil Robertson, Wakil Direktur divisi Asia kelompok yang berkantor di Bangkok itu mengatakan hukum pidana syariah itu adalah langkah mundur bagi Brunei.

"Hal ini adalah langkah otoriter yang mendekati hukuman abad pertengahan brutal dan tidak punya tempat di dunia abad ke-21 yang modern," kata Robertson dalam keterangan tertulis yang diperoleh BBC. (AFP/bbc.co.uk)