Seorang Pengacara Ajukan Gugatan Hukum terhadap Presiden dan PM Lebanon

BEIRUT, SATUHARAPAN.COM-Seorang pengacara Lebanon mengajukan gugatan hukum pada hari Rabu (19/8) terhadap presiden dan perdana menteri negara itu karena diduga tidak mengambil tindakan terhadap materi berbahaya yang telah disimpan di pelabuhan Beirut.

Materi itu, 2.750 amonium nitrat, bahan kimia yang digunakan untuk pupuk dan bahan peledak, meledak awal bulan ini, menewaskan banyak orang dan melukai ribuan orang.

Tindakan pengacara Majd Harb sebagian besar bersifat simbolis, berdasarkan fakta bahwa Presiden Michel Aoun dan Perdana Menteri Hassan Diab menerima laporan keamanan dua pekan sebelum ledakan pada 4 Agustus, yang memperingatkan tentang bahaya penyimpanan bahan kimia.

Setelah ledakan, Aoun mengatakan bahwa setelah menerima laporan tersebut, dia meminta penasihat militernya untuk segera menindaklanjutinya dan melakukan apa yang diperlukan. Namun, tidak jelas mengapa material tersebut tidak disingkirkan. Belum ada komentar dari Diab, yang mengundurkan diri di bawah tekanan beberapa hari setelah ledakan itu.

"Mereka tidak mengambil tindakan apa pun untuk mencegah ledakan," kata pengaduan Harb yang diterbitkan oleh Kantor Berita Nasional (NNA).

Dokumen yang muncul setelah ledakan, menunjukkan bahwa banyak pejabat bea cukai, pelabuhan, intelijen, militer dan yudisial, serta para pemimpin politik, tahu tentang material amonium nitrat di Gudang 12 di pelabuhan Beirut dan tidak ada yang dilakukan.

19 Orang Ditahan

Ledakan itu, yang menewaskan 180 orang, melukai sekitar 6.000 dan menyebabkan hampir 300.000 orang kehilangan tempat tinggal adalah insiden tunggal paling merusak dalam sejarah Lebanon, menyebabkan kerugian senilai antara US$ 10 dan US$ 15 miliar. Ada 30 orang masih hilang setelah ledakan.

Sejauh ini pihak berwenang telah menahan 19 orang, sebagain besar  adalah petugas bea cukai dan pelabuhan, dan sedang menanyai mereka. Kepala pelabuhan dan kepala bea cukai negara keduanya secara resmi ditahan awal pekan ini.

Ada kekhawatiran di negara yang dilanda korupsi itu bahwa penyelidikan akan dimanipulasi dan beberapa telah menyerukan penyelidikan internasional.

Kemarahan rakyat telah meledak atas korupsi dan salah urus negara oleh elite penguasa. Pemerintah Lebanon, yang didukung oleh kelompok militan Hizbullah dan sekutunya, mengundurkan diri pada 10 Agustus dan terus bertugas sebagai pelaksana sementara.

Sejauh ini tidak ada konsultasi formal yang sedang berlangsung tentang siapa yang akan menggantikan Diab sebagai perdana menteri dan kemungkinan tidak ada kandidat yang muncul.(AP)

Editor : Sabar Subekti