Sependapat Anwar Nasution, Fadhil: Moneter dan Fiskal Harus Berkoordinasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pengamat ekonomi, Fadhil Hasan, setuju dengan kritik Anwar Nasution yang mengatakan bahwa pemerintah RI tidak piawai dalam menghadapi persoalan ekonomi Negara.

Pekan lalu, Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Anwar Nasution menilai ekonomi Indonesia yang semakin memburuk lantaran pemerintah tidak kompeten merespons berbagai guncangan eksternal yang negatif saat ini. Anwar mengkhawatirkan Indonesia akan terperangkap dalam level ekonomi menengah bawah bila tingkat pertumbuhan terus menurun pada angka seperti dewasa ini.

Fadhil mengatakan, dalam suasana nilai tukar rupiah yang terus tertekan, seharusnya Indonesia memiliki paket kebijakan moneter dan fiskal yang benar-benar bekerja dan saling berkoordinasi dengan baik.

Ia pun mempertanyakan sikap Bank Indonesia (BI) guna mempertahankan nilai tukar rupiah, sementara pemerintah menginginkan rupiah menguat dalam jangka pendek.

“BI ini maunya apa? Policy stand seperti apa, sementara pemerintah kan inginnya (rupiah) menguat, ya, tidak bisa dengan jangka pendek karena kalau BI intervensi pun dampaknya tidak ada,” ujar Fadhil seusai mengumumkan dugaan indeks kesejahteraan masyarakat yang kian memburuk di Kantor Institution for Development of Economic and Finance (INDEF) di Jakarta, Senin (24/8).

Meskipun demikian, salah satu peneliti INDEF ini menilai kebijakan BI untuk mempertahankan suku bunga acuan tetap di angka 7,5 persen adalah langkah yang tepat. Menurutnya, keputusan tersebut dilakukan untuk menahan laju uang di Indonesia.

Bagaimana Kebijakan Penggunaan Rupiah di NKRI?

Melihat kondisi rupiah yang terus terdepresiasi, kebijakan BI terkait penggunaan rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Fadhil menilai, kurang berdampak signifikan karena kurang jelasnya pelaksanaan pengawasan peraturan tersebut.

“Sekarang ini (kebijakan penggunaan rupiah) maksudnya baik. Tetapi, kalau diterapkan sekarang kurang berdampak dan tidak tau siapa yang enforcement,” ujar Fadhil.

Ia menerangkan, pelaksanaan yang perlu diperjelas tersebut berkaitan dengan siapa pihak yang menentukan kejelasan sebuah transaksi menggunakan rupiah atau tidak. Kalau tidak menggunakan rupiah dan dikategorikan sebagai tindakan kriminal, harus ada kejelasan pihak-pihak yang berwenang untuk menegakkan peraturan tersebut.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja