Sepuluh Tahun SBY, Program Kaum Disabilitas Terus Berkembang

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Maulani A. Rotinsulu, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) menyatakan bahwa program pemerintah terhadap kaum disabilitas terus berkembang selama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Selama sepuluh tahun masa pemerintahan SBY, program-program terhadap kaum disabilitas terus berkembang,” kata dia kepada satuharapan.com usai memberikan diskusi “Agenda Prolegnas Pro Perempuan 2014-2019” di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta, Rabu (20/8).

“Setidaknya itu (program) konstan. Tidak dikurangi. ‘Kan biasanya ketika terjadi pergantian pejabat, kebijakan-kebijakan bisa saja berubah. Tapi selama ini kebijakan terhadap program tersebut tetap berjalan.”

Menurutnya, ketika ingin mengadvokasi rancangan undang-undang (RUU) tertentu, yang paling sulit adalah memberikan pemahaman kepada pejabat publik tentang apa yang diperlukan oleh kaum disabilitas dan implementasi atau penerapan program. Oleh karena itu, cara yang dilakukan oleh HWDI adalah dengan menghadirkan kaum disabilitas dalam pertemuan agar para pejabat mengerti apa yang dirasakan oleh kaum disabilitas tersebut sehingga dapat memutuskan undang-undang tersebut dengan bijak.

Untuk saat ini program yang sangat mendesak bagi kaum disabilitas adalah layanan publik bagi mereka. Karena selama ini belum ada standar yang jelas dari pemerintah seperti apa layanan publik yang ramah terhadap kaum disabilitas. Menurut Maulani, hal ini sangat penting karena menyangkut akses layanan umum bagi kaum disabilitas karena itu merupakan hak mereka sebagai warga negara.

Harapan bagi Pemerintahan Jokowi-JK

Maulani berharap di pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dapat mendukung RUU yang diajukan oleh kaum disabilitas dan keterlibatan kaum disabilitas dalam perencanaan program pemerintah bagi kaum disabilitas.

“Saya berharap dengan adanya keterlibatan dari kaum disabilitas dalam perencanaan maupun penyelenggaraan program bagi kaum disabilitas, program tersebut dapat berjalan dengan tepat guna khususnya dalam pelayanan publik,” ia menambahkan.

Editor : Bayu Probo