Serapan APBD Nol Persen, Ahok: Itu Salah Teknis

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2016 kuartal pertama yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebesar nol persen  adalah kesalahan teknis.

“Saya kira ada kesalahan teknis saja,” kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, hari Kamis (21/4).

Namun, dia optimistis penyerapan APBD 2016 mencapai 90 persen atau naik 20 persen dari APBD 2015 yang mencapai 70 persen.

Menurutnya, penyerapan APBD kali ini akan lebih cepat karena sudah melakukan lelang untuk beberapa proyek. Tak dijelaskan proyek apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI. Untuk lebih lanjut, dia mempersilakan awak media bertanya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Heru Budi Hartono.

Heru, seperti dikutip dari beritajakarta.com telah menyatakan penyerapan APBD 2016 ini sudah mencapai 11 persen. 

"Sudah 11 persen penyerapannya. Itu dari total anggaran Rp 67,1 triliun," kata Heru, hari Kamis (21/4). Namun, dia tidak menjelaskan secara terperinci proyek apa saja dari 11 persen tersebut.

Ahok, sapaan Basuki, lebih banyak membangun sarana di DKI dengan menggunakan dana dari pengembang. Misalnya, Simpang Susun Semanggi yang dilakukan oleh kontraktor nasional PT Wijaya Karya (Wika) setelah ditetapkan sebagai pemenang tender Design and Build Pengembangan Simpang Susun Semanggi oleh PT Mitra Panca Persada.

Selain itu dalam satu bulan ke depan, DKI juga akan membangun empat unit rumah susun yang menggunakan dana dari pengembang. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Ika Lestari Adji, mengatakan empat pengembang itu adalah PT Karya Mulia Gemilang, PT Putra Gaya Wahana, PT Sampoerna Strategic, dan Keppel Land.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan belum mengetahui penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016 masih nol persen.

“Nggaklah. Ya, biar saja. Nanti kita lihat lah. Belum dilaporkan. Nanti kita tanya BPKAD,” kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (20/4).

Dia menyatakan tidak mungkin penyerapan anggaran, terutama belanja modal dalam APBD DKI 2016 masih nol persen. Karena semuanya sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Bahkan dia yakin penyerapan anggaran di tahun ini akan mencapai sangat tinggi dibandingkan tahun lalu.

“Ini justru kita sudah on the track betul. Nanti penyerapannya bisa luar biasa,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Blitar ini menargetkan penyerapan anggaran di akhir tahun ini bisa mencapai 90 persen. Lebih tinggi 20 persen dibandingkan penyerapan anggaran pada tahun 2015.

“Coba lihat saja. Ini bisa mencapai 90 persen penyerapannya. Karena kita sudah lebih awal jalannya, lalu ada lelang konsolidasi. Kemarin saja, meskipun pergub, penyerapan anggarannya mencapai 70 persen,” kata dia.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), realisasi belanja APBD Provinsi hingga 31 Maret 2016 rata-rata mencapai 8,3 persen. Penyerapan anggaran tertinggi diraihi Provinsi Jawa Timur sebesar 17,2 persen. Disusul oleh Provinsi Lampung sebesar 15,9 persen, Sulawesi Utara 15,2 persen, Sumatera Selatan 15,1 persen dan Nusa Tenggara Barat 14,6 persen.

Dari 34 provinsi di Indonesia, ada delapan provinsi yang penyerapan anggaran di triwulan I/2016 masih nol persen. Yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Jambi, dan DKI Jakarta.

Kemudian, realisasi belanja APBD tingkat kabupaten atau kotamadya pada triwulan I/2016 rata-rata sebesar 5,8 persen. Penyerapan tertinggi diraih oleh Kota Pagaralam 21,6 persen, Kabupaten Probolinggo 20,3 persen, Kabupaten Kepulauan Anambas 19,9 persen, Kota Bandung 17,7 persen dan Kabupaten Sumbawa 16,4 persen.

Editor : Sotyati