Seskab: Dakwah Syamsudin Uba Menyebarkan Radikalisme

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengatakan pendakwah yang diduga simpatisan Negara Islam di Irak dan Suriah (Islamic State of Iraq and Syria/ISIS) dan menyusup ke beberapa masjid di Jakarta telah memenuhi unsur penyebaran radikalisme dan terorisme.

Namun, menurutnya, penindakan pada para pendakwah itu belum dapat dilakukan karena kekosongan payung hukum. "Apa yang mereka dakwahkan itu sudah memenuhi unsur, tetapi memang peraturan perundangan kita belum secara gamblang memberikan ruang untuk melakukan tindakan terhadap mereka," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari Rabu (24/2).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu mengaku telah menyaksikan video dakwah tersebut. Dia pun berharap, pembahasan revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat segera diselesaikan. Sehingga, penindakan pada kasus-kasus serupa dapat dilakukan cepat.

Saat ini, katanya, pemerintah bersama Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), akan memaksimalkan langkah preventif terkait penyebaran paham radikal.

Menurut Pramono, pemerintah akan memaksimalkan program deradikalisasi terhadap para pendakwah yang berhasil dikenali.

"Saya meyakini, pemerintah akan segera mengambil langkah preventif," tutur Pramono.

Sudah Dikenali Polri

Lebih lanjut, Pramono mengatakan pendakwah yang diduga simpatisan ISIS dan menyusup ke beberapa masjid di Jakarta tersebut telah dikenali oleh Polri.

Menurutnya, sejumlah orang yang tampak dalam video itu sudah ditandai, karena dikhawatirkan akan melakukan aksi radikalisme saat Natal 2015 atau malam pergantian tahun lalu.

"Tentunya karena wajah, nama dan juga orang-orangnya sudah terlihat dan sebenarnya Polri juga sudah mempunyai data itu dari jauh-jauh hari," kata Pramono.

Dia menilai, terduga penyebar ideologi ISIS yang menyusup ke beberapa masjid di Jakarta itu memenuhi unsur tindak pidana terorisme. Pramono pun mengungkapkan, pemerintah saat ini akan meningkatkan langkah preventif, khususnya terhadap orang-orang yang diketahui mengajak warga negara Indonesia menjadi simpatisan ISIS.

"Mengajak mereka, dan membimbing ke kesadaran. Menurut saya lebih bersifat pendekatan secara lebih human being itu akan menjadi penting," ucapnya.

Saat ditanya adanya dugaan para penyebar ideologi ISIS itu berkaitan dengan aksi teror yang terjadi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Januari lalu, Pramono meminta pertanyaan itu disampaikan kepada Polri.

"Nanti polisi yang menerangkan," ujar Pramono.

Penyusupan mereka yang diduga simpatisan ISIS itu kali pertama diungkap media Australia, ABC, dengan menyatakan pendukung ISIS aktif menyebarkan propaganda di sejumlah masjid di Jakarta.  

Media tersebut mendapatkan informasi itu setelah mendatangi sebuah kegiatan ceramah di Masjid As-Syuhada di salah satu daerah di Jakarta untuk melihat bagaimana propaganda mengenai kehidupan di wilayah yang dikuasai ISIS saat ini.

Tim ABC mendapatkan informasi itu setelah salah satu juru kameranya mengikuti ceramah di salah satu masjid di Jakarta. Pernyataan sang penceramah yang bernama Syamsudin Uba menyatakan, “Mereka memproklamasikan wilayah itu sebagai Negara Islam karena hukum Tuhan ditegakkan penuh dan tidak ada intimidasi dari negara luar.”

"Dengan pengorbanan nyawa dan harta, mereka memproklamasikan Negara Islam. Meskipun orang kafir tidak mengakui Negara Islam ini, meskipun PBB tidak mengakuinya, tetapi umat Islam tidak memerlukan pengakuan mereka. Umat Islam hanya butuh pengakuan dari Tuhan dalam negara yang menegakkan hukum-hukum Tuhan biarpun orang kafir tidak menyukainya," dia menambahkan

Rekaman kegiatan ini belakangan diunggah secara online sebagai propaganda ISIS ke situs berbagi video, YouTube. Dalam rekaman itu terlihat jelas bendera ISIS. Terlihat pula bahwa pembicara lainnya giat mendorong mereka yang hadir untuk pergi ke Suriah demi "kehidupan yang lebih baik".

Editor : Eben E. Siadari