Setahun Kudeta Myanmar, Warga Gelar Aksi ”Protes Senyap”

YANGON, SATUHARAPAN.COM-Pasukan keamanan di Myanmar telah menangkap lusinan orang dalam upaya pencegahan rencana protes nasional pada hari Selasa (1/2) dalam peringatan satu tahun perebutan kekuasaan oleh tentara, menurut laporan media pemerintah.

Penentang kekuasaan militer di negara itu telah menyerukan "Protes Senyap " yang bertujuan mengosongkan jalan-jalan di kota-kota Myanmar dengan meminta orang-orang tinggal di rumah dan bisnis tutup dari jam 10 pagi hingga 4 sore.

Salah satu protes lanjutan yang direncanakan kemudian menghendaki para pendukung membuat keributan dengan memukup panci dan wajan, atau membunyikan klakson.

Kudeta militer pada 1 Februari 2021 menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi, yang partai Liga Nasional untuk Demokrasinya akan memulai masa jabatan lima tahun kedua setelah menang telak dalam pemilihan November tahun sebelumnya.

Setidaknya 58 orang telah ditangkap sejak pekan lalu setelah memposting pemberitahuan di Facebook bahwa toko dan bisnis mereka akan ditutup pada hari Selasa, menurut laporan di surat kabar Myanma Alinn Daily yang dikelola pemerintah.

Para tahanan dari kota Yangon, Mandalay dan Myawaddy termasuk pemilik toko, pemilik restoran, dokter, penata rias, pemilik bengkel ponsel dan peramal, Myanma Alinn Daily melaporkan.

Penangkapan mereka mengikuti peringatan resmi bahwa partisipasi masyarakat dalam protes dapat ditangkap dan dituntut atas tuduhan kriminal termasuk pelanggaran di bawah Undang-undang Anti-Terorisme yang bisa dijatuhi hukuman maksimum penjara seumur hidup dan kemungkinan penyitaan properti mereka.

Tindakan keras itu dikonfirmasi oleh teman dan keluarga dari beberapa orang yang ditangkap, termasuk kedai kopi SIP Café Club di Mandalay.

"Halaman (Facebook) mengumumkan akan ditutup pada 1 Februari dengan menggunakan kata-kata 'Protes Senyap', dan kafe itu disita," salah satu pekerjanya mengatakan kepada The Associated Press dengan syarat anonim karena dia takut akan pembalasan dari pihak berwenang.

Dua aksi “Protes Senyap” sebelumnya tahun lalu, pada bulan Maret dan pada Hari Hak Asasi Manusia pada bulan Desember, tampaknya mendapat dukungan rakyat meskipun ada intimidasi oleh pihak berwenang, yang dalam beberapa kasus tidak mengizinkan toko-toko yang berpartisipasi untuk dibuka kembali sampai seminggu kemudian.

Peringatan pemerintah menimbulkan dilema bagi pemilik bisnis etnis Tionghoa karena hari Selasa jatuh sebagai perayaan Tahun Baru Imlek, ketika banyak yang akan menutup toko mereka untuk liburan.

Demonstrasi tanpa kekerasan yang meluas merespon kudeta tentara di Myanmar pada tahun 2021, tetapi perlawanan bersenjata dimulai setelah protes dipadamkan dengan kekuatan mematikan. Sekitar 1.500 warga sipil tewas tetapi pemerintah tidak mampu menekan pemberontakan yang aktif di daerah perkotaan dan pedesaan.

Keadaan Darurat Diperpanjang

Kepala pemerintahan militer, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, pada hari Senin  secara formal mendapatkan perpanjangan enam bulan memberlakukan keadaan darurat yang memungkinkan Dewan Administrasi Negara militer, yang mengambil alih kekuasaan  untuk terus menguasai negara.

Perpanjangan itu diberikan oleh Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, yang keanggotaannya terdiri dari para petinggi militer dan politisi kooperatif, menurut laporan televisi negara MRTV. Pemerintah militer telah menyatakan niatnya untuk mempertahankan keadaan darurat hingga mengadakan pemilihan baru pada Agustus 2023.

Sebagai bagian dari proses permohonan perpanjangan, Dewan Administrasi Negara, yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, menyerahkan laporan tentang pekerjaannya selama 12 bulan terakhir untuk membenarkan perpanjangan itu.

Dewan menyatakan bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk melaksanakan tugasnya, tetapi ancaman dari "teroris" dalam dan luar negeri tetap ada dan bahwa ia memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum pemilihan dapat diadakan.

Militer telah menetapkan kelompok-kelompok utama yang menentang kekuasaannya sebagai organisasi teroris. (AP)

Editor : Sabar Subekti