Setara Institute Nilai Proses Hukum Ahok Tidak Adil

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Setara Institute, Hendardi, menilai proses hukum atas gubernur nonaktif yang juga calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang sangat cepat di Kejaksaan Agung tidak berjalan dengan adil.

"Hanya dalam waktu tiga hari, Kejaksaan Agung menyatakan hasil penyidikan Polri telah lengkap atau P21 dan dalam hitungan jam melimpahkannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara," kata Hendardi melalui pesan singkat di Jakarta, hari Senin (5/12).

Menurut Hendardi, biasanya jaksa memerlukan waktu setidaknya empat hari untuk menyatakan berkas sebuah kasus telah lengkap atau P21. Hal itu sangat berbeda dengan tanggapan Kejaksaan atas hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam beberapa kasus pelanggaran HAM berat.

"Kejaksaan memerlukan waktu bertahun-tahun menanggapi hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap beberapa kasus pelanggaran HAM berat dan tidak pernah dituntaskan," kata Hendardi.

Hendardi menilai kecepatan dalam memproses kasus hukum yang menjerat Ahok itu menunjukkan Kejaksaan Agung tidak mengkaji konstruksi peristiwa secara cermat dan cenderung melempar bola panas ke pengadilan.

Kinerja itu, lanjut Hendardi, bukan hanya menunjukkan ketidakprofesionalan jaksa, tetapi juga membahayakan proses hukum yang sedang berjalan dan bisa menjadi preseden buruk untuk kasus-kasus hukum yang berdimensi politis pada masa yang akan datang.

"Dari beberapa kasus yang berdimensi politis, Kejaksaan Agung tidak memiliki posisi yang tegas dan terukur, sehingga menimbulkan pelanggaran hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak," kata Hendardi. (Ant)

Editor : Eben E. Siadari