Setara: Jaksa Agung dan BIN Harus Independen dan Bersih

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla waktu sekarang sedang mempertimbangkan calon-calon pejabat untuk dua institusi yaitu Kejaksaan Agung dan Badan Intelijen Negara (BIN). Dua pejabat ini sangat menentukan performa kabinet Jokowi-JK, khususnya dalam hal penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta dalam hal menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan dari berbagai macam jenis ancaman nasional.

Hal tersebut disampaikan dalam keterangan pers yang dilakukan oleh Setara Institute di kantornya Jalan Danau Gelinggang, Benhil, Jakarta, Rabu (5/11). 

Ketua Setara Institute, Hendardi dan Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani dalam keterangan persnya mengingatkan bahwa tantangan terberat Kejaksaan Agung hari ini adalah menembus kebuntuan peradilan HAM di Indonesia atas berbagai kasus kejahatan kemanusianan dan pelanggaran HAM masa lalu.

Tumpulnya Kejaksaaan Agung selama ini, yang tidak bergegas menyidik berbagai kasus pelanggaran HAM berat adalah penyebab utama impunitas atas penjahat HAM. Dari lima calon yang beredar, dua calon dari internal Kejaksaan dipastikan sulit mempunyai nyali menyidik pelanggaran HAM berat masa lalu. Sedangkan tiga calon dari eksternal Kejaksaan juga tidak memiliki rekam jejak pada isu HAM.

Sementara untuk pejabat BIN, Jokowi-JK tampak tersandra oleh elit-elit partai politik yang sama-sama menyorongkan kandidat. Semestinya ini tidak terjadi, karena jabatan kepala BIN adalah salah satu referensi penentu arah pembangunan bangsa. Karena posisinya amat vital, Jokowi-JK semestinya mengabaikan berbagai kontestasi yang dihadirkan oleh para pimpinan partai politik.  

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja