SETARA Minta Jokowi Tunjuk Wise Man Tuntaskan Kasus HAM

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – SETARA Institute meminta Presiden Joko Widodo membentuk Komisi Kepresidenan Pengungkapan Kebenaran dan Pemulihan Korban untuk mengungkap kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu.

“Kami mengusulkan pemerintah untuk membentuk komisi independen,” kata Ketua SETARA Institute, Hendardi, usai bertemu Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Kantor Wantimpres, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, hari Selasa (29/3).

Dia berpendapat, pembentukan Komisi Kepresidenan Pengungkapan Kebenaran dan Pemulihan Korban merupakan hal penting untuk mengatasi ketidakmampuan Kejaksaan Agung dalam menyelidiki berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Sebab, saat ini, Kejaksaan Agung tengah berupaya merekonsiliasi tujuh kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu tanpa melakukan penyelidikan formal dan parameter yang jelas. “Kesaannya sekarang, ingin melakukan pencitraan saja dan menunjukkan bahwa pemerintah saat ini mampu menyelesaikan beban masa lalu dengan cepat,” kata Hendardi.

“Padahal, yang kita butuhkan bukan sekadar cepat saja, tapi cara penyelesaian yang dapat diterima keluarga korban juga,” dia menambahkan.

Menurut Hendardi, badan atau lembaga itu nantinya harus diisi oleh sosok-sosok yang bijaksana atau wise man, bukan perwakilan negara yang justru merupakan bagian dari masalah. Sosok yang layak menurutnya seperti Ahmad Syafii Maarif, Mustofa Bisri, dan Franz Magnis-Suseno.

“Komisi itu bekerja memvalidasi data, terutama yang sudah diselidiki Komnas HAM. Selanjutnya mencari kasus yang bisa diproses ke jalur hukum. Kalau tidak bisa secara hukum, ya diselesaikan secara nonyuridis,” kata Hendardi.

Editor : Eben E. Siadari