SETARA Minta Luhut Bergerak Himpun Data Tragedi 1965

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – SETARA Institute mengatakan pemerintah harus segera menyusun langkah penyelesaian Tragedi 1965 dengan menghimpun data dari berbagai sumber. Menurutnya, data terkait Tragedi 1965 tersebar di banyak tempat.

Dalam hal ini, permintaan SETARA Institute tersebut ditujukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kejaksaan Agung, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly.

“Perintah Jokowi kepada Luhut untuk mencari kuburan massal korban Tragedi 1965 merupakan bukti bahwa tidak pernah ada tersaji data kepada Jokowi, padahal data itu tersebar di banyak tempat. Upaya mencari data adalah tugas negara ataupun pemerintah,” ucap Ketua SETARA Institute, Hendardi, dalam keterangan tertulis yang diterima satuharapan.com, di Jakarta, (29/4).

Lebih lanjut, dia menyampaikan, berbagai data yang nantinya telah dihimpun, harus segera divalidasi dan menghailkan rekomendasi strategis. Setelah itu, Hendardi menekankan, Pemerintah harus menetapkan langkah pemulihan korban, penyelesaian berkeadilan, dan memperkuat kebijakan pencegahan atas peristiwa serupa di masa yang akan datang.

“Proses pengungkapan kebenaran harus dilakukan oleh komite atau komisi yang independen dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta memastikan adanya mekanisme partisipatif dari berbagai pihak, terutama korban dan keluarga korban,” tutur Hendardi.

Sebelumnya, Luhut menyampaikan bahwa Jokowi memerintahkannya untuk mencari lokasi kuburan massal korban Tragedi 1965.

Kuburan massal itu, kata Luhut, untuk pembuktian sekaligus meluruskan sejarah terkait isu pembantaian pengikut PKI pascatahun 1965 silam. "Presiden tadi memberitahu, disuruh cari saja kalau ada kuburan massalnya," ujar Luhut usai bertemu Jokowi, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta Pusat, hari Senin (25/4).

Sebab, menurutnya, selama ini berpuluh-puluh tahun Indonesia selalu diberikan informasi bahwa ada sekian ratus ribu orang yang mati. Padahal, kata dia, sampai hari ini belum pernah ditemukan satu pun kuburan massal korban Tragedi 1965.

Luhut juga meminta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terus mendesak pemerintah untuk meminta maaf atas Tragedi 1965 untuk membuka data jika mengetahui ada kuburan massal yang dimaksud. Selama ini, katanya, banyak yang mengaku memiliki data kuburan massal korban, tetapi tidak dapat membuktikannya

"Silakan kapan dia mau tunjukkin. Sampaikan ini dari Menko Polhukam, kapan kami bisa pergi dengan mereka," ujar Luhut.

Editor : Bayu Probo