SETARA: Perlu Dipertanyakan TNI dan Polri Yakin PKI Bangkit

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Hendardi, Ketua SETARA Insitute, pada hari Senin (9/5) mengomentari propaganda tentang kebangkitan PKI yang mengaitkan sejumlah kegiatan yang mempromosikan pengungkapan kebenaran peristiwa 1965.

Baik film, diskusi, penerbitan buku dan lain-lain diduga merupakan rancangan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab untuk mengadu domba masyarakat, menghalangi niat negara melakukan rekonsiliasi, dan membenarkan seluruh pembatasan dan persekusi kebebasan sipil.

Penyebaran stigma PKI terhadap beberapa kegiatan telah membangkitkan kebencian orang pada upaya-upaya persuasif, dialogis, dan solutif bagi pemenuhan hak-hak korban peristiwa 1965. Agak ganjil ketika TNI dan Polri meyakinkan bahwa PKI akan bangkit, padahal mereka memiliki intelijen yang bisa memberikan informasi akurat perihal fenomena di balik berbagai pembatasan dan persekusi atas kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul yang dalam tiga bulan terakhir terus terjadi. Kalangan Awam pun sebenarnya ragu akan propaganda kebangkitan PKI mengingat konstruksi ketatanegaraan Indonesia yang semakin demokratis.

Di sisi lain, PKI sebagai sebuah partai juga mustahil bisa berdiri di Indonesia. Sikap TNI dan Polri yg turut mereproduksi propaganda tersebut menunjukkan bahwa intelijen mereka tidak bekerja. Atau bisa jadi justru pihak TNI adalah bagian dari kelompok yang melakukan penolakan atas upaya masyarakat sipil mendorong pengungkapan kebenaran. Situasi ini jelas tidak produktif bagi praktik demokrasi dan kemajuan HAM. Apalagi pernyataan-pernyataan Menhan RI, misalnya, pada saat simposium bulan lalu (18/4) di hotel Aryaduta, beliau mengatakan bahwa pemerintah tidak akan pernah meminta maaf pada korban 65, ini bukan malah menyejukkan tapi malah menyebarkan kebencian dan memperkuat segregasi sosial.

Publik perlu tahu bahwa korban dari propaganda itu bukan hanya korban 1965 tetapi kebebasan sipil warga. Bahkan mereka yang tidak membahas soal PKI pun dipersekusi dengan stigma yg sama. Jokowi sebaiknya segera bersikap soal rencana menyusun skema penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu, sehingga dinamika dan kohesi sosial tidak rusak akibat propaganda-propaganda yang tidak berdasar. (PR/kav)

Editor : Bayu Probo