Luhut Pandjaitan Minta Diberi Petunjuk Kuburan Massal 1965

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, meminta kepada Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) data yang menunjukkan keberadaan kuburan massal tragedi 1965 yang berada di wilayah Indonesia.

Hal itu diungkapkan Bejo Untung, Ketua YPKP, kepada awak media di depan gedung Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Jakarta, hari Senin (9/5), usai pertemuannya selama kurang lebih tiga jam dengan orang ke-16 di jajaran eksekutif Republik Indonesia itu.

“Kami delegasi YPKP tadi bertemu dengan Pak Luhut dan menyampaikan bahwa YPKP merasa terpanggil atas permintaan Pak Luhut untuk menunjukkan kuburan massal tragedi 1965,” kata Bejo.

Secara resmi delegasi YPKP, dikatakan oleh Bejo, telah menyerahkan data tersebut.

“YPKP tadi secara resmi menyerahkan resume dan beberapa catatan tentang kuburan massal yang berada di Sumatera dan Jawa. Ada 122 titik kuburan massal yang sudah saya tunjukkan tadi,” katanya.

Jumlah kuburan massal yang telah disampaikan YPKP ke meja Kemenkopolhukam masih merupakan data permulaan, sehingga mempunyai kemungkinan akan bertambah.

“Jumlah kuburan masih bisa bertambah, karena ini masih catatan dari Sumatera dan Jawa. Belum semua ter-cover. Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan NTB belum saya masukkan. Ini akan jauh lebih banyak lagi. Sekarang ada 122 titik, dan menurut kalkulasi secara minimal, di dalam kuburan massal itu terdapat 13.999 korban. Itu saya pertanggung jawabkan. Itu belum termasuk jumlah teman-teman kami korban 65 yang dibunuh dan dibuang di laut dan sungai,” ujar Bejo.

Dikatakan pula oleh Bejo, bahwa Luhut akan menerjunkan tim untuk melakukan peninjauan khusus terhadap kuburan massal tragedi 1965. “Pak Luhut akan menginstruksikan tim untuk meninjau lokasi-lokasi secara sample yang ada kuburan massal itu, dan jika perlu akan mengadakan penggalian massal.”

Namun, Bejo mengatakan bahwa Luhut membutuhkan koordinasi terpadu dalam melakukan penggalian kuburan massal.

“Penggalian massal membutuhkan koordinasi dengan Jaksa Agung, Polisi, Ahli Forensik, Komnas HAM, dan Departemen Hukum, Sejarah, dan Kebudayaan. Namun, yang jelas Pak Luhut berkata akan secepatnya menuntaskan masalah ini,” katanya.

Boyolali, Pati, dan Pemalang, dikatakan oleh Bejo, merupakan daerah yang layak untuk dilakukan penggalian.

“Korban yang berserakan dimana-mana itu semestinya digali dan dipindahkan di tempat yang layak dalam rangka untuk memanusiakan manusia,” ia menambahkan.

Editor : Bayu Probo