Setiap Pelabuhan dan Bandara Harus Ada Jalur KA

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo terkait penurunan biaya logistik, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai salah satu caranya adalah dengan mengembangkan moda transportasi Kereta Api (KA).

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko dalam acara Press Background Perkeretaapian di Ruang Majapahit Gd Karsa Kemenhub, Senin,(9/3)mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi target utama Kemenhub terkait KA selama 2015-2019 ini. Di antaranya yaitu, terbangunnya 3.258 km jaringan jalur KA, meningkatkan jumlah bandara dan pelabuhan yang mampu diakses oleh KA, jumlah kota yang menerapkan angkutan massal berbasis jalan rel, serta pembangunan KA perintis.

“Saat ini baru ada dua bandara yang diakses KA, yaitu Bandara Adi Sutjipto, Yogyakarta, dan Bandara Kualanamu, Medan, targetnya ada 13 bandara lagi ke depannya,” kata Hermanto.

Rencana ke depan, Bandara Minangkabau Padang tahun ini, berikutnya Jakarta pada 2016, kemudian yang lainnya seperti bandara baru di Jogja dan Juanda Surabaya ikut menyusul.

Ia mengatakan, sudah ada instruksi kepada masing-masing Ditjen apabila ada pelabuhan dan bandara yang baru dibangun harus terintegrasi dengan jalur KA.

Sedangkan, dari lima pelabuhan yang saat ini sudah terintegrasi dengan KA, Hermanto mengatakan ditargetkan 20 pelabuhan dapat menyusul.

Selain itu, ia melanjutkan, dari 7 kota yang sudah menerapkan angkutan massal berbasis jalan rel pada periode 2010-2014, ditargetkan mampu berjumlah dua kali lipat pada periode 2015-2019 ini.

Dirjen menambahkan, mulai tahun ini pemerintah akan memulai pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim.

Proyek ini, untuk menghubungkan akses dari pinggiran ke tengah kota. “Bisa mulai tahun ini dengan menghubungkan Bandara Soekarno Hatta ke tengah kota, dan dari tengah kota ke Bandara Halim,” katanya.

Terkait pembiayaannya, ia mengatakan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) dengan peran swasta diberikan hingga sebesar 49 persen, dan sisanya pemerintah.

Pembagian itu akan bermanfaat dengan pemerintah dapat tetap melakukan kontrol dan pengawasan, karena dia menilai tidak bisa memberikan sepenuhnya proyek yang membutuhkan total investasi Rp 24 triliun tersebut kepada swasta.

Saat ini sudah ada beberapa investor yang terkait namun belum dapat memerinci lebih jauh karena masih akan dilakukan pembahasan lebih lanjut. (dephub.go.id)

Editor : Bayu Probo