Setya Novanto Akui Didukung KMP Pertahankan Jabatan

TANGERANG, SATUHARAPAN.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Setya Novanto, mengaku telah mendapat dukungan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Dukungan itu meminta Novanto untuk mempertahankan jabatan yang tengah dipercayakan saat ini di lembaga legislatif.

Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu menjelaskan, dukungan tersebut merupakan hasil pertemuan yang digelar petinggi KMP di kediaman Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, hari Jumat (20/11).

"Untuk kasus yang sekarang sedang terjadi, kita serahkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang saat ini sedang melakukan penyelidikan bersama Bareskrim," kata Novanto saat ditemui dalam acara pembukaan Munas V Gema Mathlaul Anwar di Kota Tangerang, Provinsi Banten, hari Sabtu (21/11).

Novanto mengaku sudah menjelaskan seluruh kasus yang sekarang menimpanya kepada petinggi KMP.

"Saya juga sudah jelaskan masalah ini kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa tidak ada pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden serta meminta saham PT Freeport Indonesia," tegasnya.

Mengenai penyelidikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Novanto yakin MKD akan melakukannya secara independen dan tanpa intervensi. Sementara, terkait rencana penggalangan mosi tidak percaya oleh sejumlah anggota DPR, Novanto hanya mengatakan hal tersebut merupakan hak anggota dewan.

"Biarkan saja, karena itu hak setiap orang," ujar Novanto.

Harapan KMP

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman, mengatakan telah meminta Novanto mengikuti seluruh proses MKD DPR hingga tuntas. Menuruti dia, KMP akan mendukung penuntasan dugaan yang dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said.

“KMP mendukung Novanto menjalani proses di MKD DPR sampai tuntas,” kata Sohibul.

Sohibul pun berharap nantinya Novanto tidak dinyatakan bersalah oleh MKD. Namun hal tersebut harus menunggu seluruh proses persidangan di alat kelengkapan DPR yang dipimpin oleh kader PKS Surahman Hidayat.

“Sebagai kolega kami berharap demikian (Novanto tidak ambil keuntungan dari PT Freeport Indonesia). Tapi itu harus menunggu hasil MKD DPR,” ucap Sohibul.

Menteri ESDM, Sudirman Said, melaporkan Novanto ke MKD DPR pada hari Senin (16/11), dengan dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait PT Freeport Indonesia untuk meminta saham proyek listrik yang akan dibangun di Timika, Papua sebagai kompensasi.

“Selain meminta saham proyek listrik, ia juga meminta PTFI menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut,” kata Sudirman Said usai bertemu dengan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Novanto disebut menjanjikan suatu cara penyelesaian kepada pihak yang sedang bernegosiasi dengan RI, sembari meminta saham perusahaan dan saham proyek pembangkit listrik.

Editor : Bayu Probo