Sidang MPL-PGI: Hentikan Proyek MIFEE

MERAUKE, SATUHARAPAN.COM - Keberadaan proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) telah menimbulkan persoalan besar. Proyek itu dinilai menjadi ancaman terhadap keberadaan penduduk asli Papua dan kelestarian alam.

Karena itu, dalam sidang pleno terakhir persidangan tahunan MPL (Majelis Pekerja Lengkap) PGI yang berlangsung di Merauke hari ini (20/01/14), para peserta mendesak agar proyek itu dihentikan saja. “MIFEE sudah menggusur penduduk asli Papua, dan karena itu tim kami mengusulkan agar proyek itu dihentikan saja,” ujar salah satu peserta sidang yang menjadi anggota tim khusus untuk membahas masalah Papua.

Seperti diketahui, MIFEE merupakan proyek raksasa untuk menjadikan wilayah Merauke sebagai “lumbung padi internasional”, bukan hanya nasional. Namun sudah banyak kajian akademis, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang menengarai bahwa keberadaan proyek itu akan menggusur komunitas adat Malind di Zanegi, dan dapat mengakibatkan bencana ekologis di Papua.

“Gereja-gereja merasa prihatin melihat keberadaan MIFEE,” ujar Pdt. Gomar Gultom, Sekretaris Umum PGI. “MIFEE seharusnya dilakukan berbasis masyarakat lokal, bukan malah menyingkirkannya. Jika MIFEE tidak berbasis masyarakat lokal, maka PGI akan mendesak pemerintah agar proyek itu dihentikan saja.”

Selain masalah MIFEE, sidang MPL-PGI tahun ini juga mendesak agar Pemda Papua dan Papua Barat menerbitkan Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) dan Perdasi (Peraturan Daerah Provinsi) seturut UU No. 21/2001 untuk mengendalikan perpindahan penduduk dari luar ke tanah Papua. Langkah ini dianggap penting agar Otonomi Khusus Papua sungguh memberi afirmasi, proteksi, partisipasi serta pemberdayaan rakyat Papua dalam seluruh aspek pembangunan dan pemerintahan.

Sementara kepada pemerintah pusat, sidang MPL-PGI juga mendesak agar proses penyelesaian perbedaan status politik Papua dalam Indonesia dilakukan lewat dialog nasional yang adil, komprehensif, bermartabat dan permanen.