Sidang Umum PBB, Libya: Negara di Tengah Terorisme

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Ketua DPR Libya Agila Saleh Essa Gwaider dalam Sidang Umum PBB, Sabtu (27/9) waktu setempat mengatakan bahwa Libya kini harus menghadapi terorisme.

Apabila melihat negaranya yang tengah dirundung perang saudara sejak tiga tahun lalu, mungkin banyak yang bertanya-tanya di mana kaum revolusioner bersenjata itu pergi dan bertanya-tanya di mana para intelektual yang membanjiri media dan mengajak orang-orang menyuarakan keadilan?

Agila Saleh mengatakan, mereka adalah orang-orang Libya yang benar, tapi sayangnya sebagian besar aktivis telah meninggalkan arena politik dan kelompok-kelompok bersenjata mencoba untuk memaksakan kehendak mereka pada rakyat Libya dengan kekerasan, melanggar hak asasi manusia, dan memeras pemerintah.

Kelompok-kelompok koalisi bersenjata yang dikenal dengan "Dawn of Libya" termasuk dalam kelompok Al-Qaeda yang telah menempati daftar kelompok teroris versi Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kelompok-kelompok ini bertujuan untuk menggagalkan transisi demokrasi Libya. Agla Saleh mengatakan bahwa masyarakat internasional harus berdiri dengan otoritas yang terpilih secara sah dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan PBB 2174 (2014) dengan memberlakukan sanksi terhadap mereka yang menghalangi proses politik dan merusak keamanan. Akan tetapi, untuk melakukan hal tersebut Libya harus menghadapi terorisme.  

Kegagalan masyarakat internasional memberikan senjata dan pelatihan kepada tentara Libya dalam perang melawan terorisme akan memengaruhi stabilitas kawasan yang pada akhirnya juga akan mengancam perdamaian dunia. Menerima pengupayaan atau bantuan dari negara-negara besahabat dicatat sebagai tindakan tidak sah oleh pemerintah karena akan dianggap sebagai tindakan tidak bersahabat terhadap kesatuan dan stabilitas Libya. Untuk memecahkan masalah dan perbedaan pandangan, pemerintah dan DPR bertekad untuk mengusahakannya melalui dialog dan toleransi dalam rangka legitimasi Libya.

Pemerintah telah menyerukan kepada masyarakat internasional untuk membantu pembangunan negara sehingga bisa "memonopoli" kekuatan yang sah dan memastikan kontrol atas ibu kota Libya, Tripoli. Masyarakat internasional juga harus membentuk aliansi "murni dan aktif" antara Libya dan negara-negara tetangga, baik selatan maupun utara Mediterania untuk bekerja sama memerangi terorisme. Inisiasi dialog komprehensif untuk semua rakyat Libya dibantu dengan Misi Dukungan Libya dari PBB, Liga Arab, dan Uni Afrika. Pemulihan keamanan dan stabilitas Libya adalah kunci untuk memajukan Tujuan Pembangunan Milenium. (un.org)

Editor : Bayu Probo