Sigma: Dukungan PPP ke Prabowo Nampak Ganjil

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin mengatakan dukungan PPP kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto sebagai sesuatu hal yang ganjil.

"Kalau mendasari pada logika, dukungan resmi PPP kepada Prabowo itu memang terkesan ganjil. Sebab, merujuk hasil Mukernas II PPP bulan Februari lalu, nama Prabowo sebetulnya tidak termasuk di antara tujuh nama capres PPP. Justru nama Jokowi yang termasuk di antaranya," kata Direktur Sigma Said Salahudin saat dikonfirmasi dari Jakarta, Senin (12/3).

Menurut Said, perubahan dukungan dari partai pimpinan Suryadharma Ali itu sebagai reaksi dari perkembangan dinamika perpolitikan nasional.

"Tapi itulah politik. Tidak bisa selalu ditafsir dengan ilmu mantik. Sifatnya yang dinamis dan bergantung pada konstelasi membuat kebijakan politik bisa berubah setiap saat," katanya.

Said menganggap manuver politik dari PPP itu lebih ke arah ajang cari perhatian politik kepada Prabowo.

"Dengan menjadi pendukung pertama, PPP berharap bisa mendapatkan poin khusus dari Prabowo. Itu suatu yang lazim dalam koalisi, seperti halnya Partai Nasional Demokrat yang punya nilai tersendiri di mata Megawati karena menjadi partai pertama yang resmi mendukung Jokowi."

"PPP ingin tampil sebagai partai pertama yang mendukung Prabowo secara resmi. Tampaknya PPP tidak mau didahului oleh PAN dan PKS yang arahnya juga akan merapat ke Prabowo".

"Dukungan resmi pertama dari PPP ini punya nilai strategis. Sebab, dengan dukungan itu Prabowo bisa mendapatkan kepastian untuk berlaga pada Pilpres 2014. Dengan perkiraan Gerindra akan memperoleh 73 kursi dan PPP 39 kursi, itu sudah cukup untuk memenuhi `presidential threshold` minimal 112 kursi. Sejauh ini `kan belum ada partai yang benar-benar resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo," katanya.

Selain itu, menurut dia, PPP telah memilih pilihan dukungan paling strategis dan menguntungkan.

"PPP sudah bisa memprediksi bahwa tipis kemungkinan akan muncul poros ketiga di luar Jokowi dan Prabowo. Peta koalisi sudah semakin mengkristal pada dua poros itu saja. Di kubu Jokowi sudah ada PDI Perjuangan, Nasdem dan PKB. Sementara PAN dan PKS hampir dipastikan mendukung Prabowo. Jadi PPP merasa tidak perlu berlama-lama lagi untuk menentukan sikapnya." 

"Kalau PAN dan PKS merapat ke Prabowo, maka kecil kemungkinan muncul poros ketiga. Golkar atau Demokrat sepertinya tidak akan nekat bersekutu untuk membentuk poros baru karena mereka tidak punya capres alternatif yang elektabilitasnya mampu melampaui Jokowi dan Prabowo. Bahkan kemungkinan Golkar, Demokrat, termasuk Hanura juga akan bergabung ke Prabowo," kata dia.

Rapimnas PPP akhirnya memutuskan untuk mendukung koalisi dengan mengusung Prabowo sebagai capres.

"Akhirnya hari ini tanggal 12 Mei 2014 pada pukul 02.00 dinihari, secara resmi Rapimnas II PPP telah menetapkan secara bulat dan aklamasi mendukung Haji Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden," kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali seusai Rapimnas PPP, Senin.

Petunjuk Ulama

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy, petunjuk ulama merupakan salah satu pertimbangan PPP memilih mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

"Dukungan kepada Prabowo Subianto diputuskan dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kepada petunjuk dan nasihat para ulama," katanya dalam rilis yang diterima Antara, Minggu.

Setelah menggelar Rapimnas II pada 10-12 Mei 2014 di Jakarta, PPP memutuskan untuk berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Keputusan rapimnas tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali pada Minggu dini hari.

Romahurmuziy juga mengatakan, pilihan kepada Prabowo juga mempertimbangkan kebutuhan nasional akan kepemimpinan yang tegas dan visioner untuk membawa Indonesia sebagai bangsa yang unggul di dunia internasional.

Selain itu, menurut dia, "Suara mayoritas konstituen, serta demi menjaga keutuhan dan persatuan PPP."

Ia menambahkan sesuai dengan kputusan Rapimnas tersebut, mengamanatkan kepada Ketua Umum, para Wakil Ketua Umum, dan Sekretarsi Jenderal untuk berkomunikasi secara lebih intensif kepada bakal capres hasil dukungan Rapimnas II PPP.

"Dan kepada partai-partai politik, dalam rangka membangun koalisi yang efektif sesuai peraturan perundang-undangan dan dalam rangka dalam perkembangan politik selanjutnya," katanya. (Ant)