Sindiran DPRD: PTSP Tidak Dipahami Masyarakat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Tak hanya disentil karena mengalokasikan anggaran berlebihan untuk sejumlah pos anggaran, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta juga disentil oleh Ketua Fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bestari Barus, karena dinilai minim sosialisasi.

“Kebetulan sekarang sedang masa reses, saya melihat PTSP ini, alhamdulillah sangat tidak dipahami masyarakat. Kalau kayak gini, yang salah adalah guru. Menggapa guru nggak menjelaskan secara baik. Tolong (Kepala Badan, Red) PTSP, Anda turba, turun ke bawah,” ujar Bestari dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (4/9).

Minimnya pendekatan dengan terjun langsung ke lapangan membuat masyarakat terbelengu kebingungan. Bahkan, untuk memperpanjang surat makam saja masyarakat masih kesulitan melapor.

Kepala BPTSP, Edy Junaedi, mengakui kebingungan yang dirasakan masyakarat di lapangan. Menurut hasil survei penelitian dan pengembangan (litbang) media Kompas April lalu, ada dua hal yang dapat disimpulkan. Pertama, kepuasan masyarakat terhadap program PTSP mencapai angka 78 persen. Namun, pada kesimpulan kedua, masyarakat menilai sosialisasi terhadap pengurusan berbagai perizinan masih sangat kurang.

“Program yang bagus ini belum diketahui masyarakat sampai di level terbawah. Ini yang mau kami coba pangkas di tahun ini. Karena tahun pertama ini kami belum bisa fokus sosialisasi. Tapi, tahun depan kami fokuskan sosialisasi. Kami punya produk yang bagus, tapi kalau nggak ‘dijual’ kan kita nggak tahu,” ujar Edy saat ditemui satuharapan.com seusai pemabahasan KUA PPAS.

Model sosialisasi akan dilakukan dari pintu per pintu atau door to door. Hampir di semua level, mulai dari kota, kecamatan, hingga kelurahan sosialisasi itu akan digalakkan. 

Editor : Sotyati