Siti: Keterwakilan Perempuan di Kabinet Perlu Diarusutamakan

SEMARANG, SATUHARAPAN.COM - Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R Siti Zuhro memandang perlu mengarusutamakan (mainstreaming) keterwakilan perempuan dalam kabinet periode lima tahun ke depan.

"Seperti halnya di partai politik dan parlemen, keterwakilan perempuan di kabinet juga perlu diarusutamakan, khususnya di bidang-bidang tertentu, tempat perempuan bisa mengabdikan diri sesuai dengan kompetensinya," kata Zuhro kepada Antara di Semarang, Sabtu (23/8).

Prof R Siti Zuhro, MA, PhD mengemukakan hal itu ketika menjawab pertanyaan mengenai keterwakilan perempuan pada kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014 - 2019.

"Bila di kepengurusan partai dan pencalegan pada pemilu anggota legislatif ada persyaratan minimal 30 persen harus dipenuhi, maka di kabinet pun perlu ada keterwakilan perempuan yang memadai," kata alumnus Curtin University, Perth, Australia itu.

Dosen tetap pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Riau itu menegaskan perlunya keterwakilan perempuan di kabinet agar keberpihakan terhadap pemberdayaan kaum perempuan yang senantiasa disuarakan sejak Pemilu 1999 tidak hanya menjadi slogan kosong, tetapi konkret.

"Ikon baru `Perubahan Mental` yang dipromosikan Jokowi mestinya ikut mewarnai dalam perumusan pembentukan kabinet saat ini," kata penulis buku Menata Kewenangan Pusat-Daerah yang Aplikatif Demokratis (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2005) itu.

Dia berpendapat perlu menempatkan sosok-sosok perempuan bermental Srikandi dan Kartini pada jabatan-jabatan strategis dan penting, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Industri dan Perdagangan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, penempatan perempuan di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan juga lembaga-lembaga stragis, menurut pendapatnya, bisa menopang pemerintahan Jokowi-JK untuk memajukan Indonesia.

Sementara itu, fungsionaris DPP PDI Perjuangan Dr Dewi Aryani, MSi yang juga anggota Komisi VII (Bidang Energi) DPR RI menyatakan sepakat persentase keterwakilan perempuan minimal 30 persen dari total anggota kabinet.

Menyinggung namanya disebut-sebut bakal menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM), Dewi yang juga doktor perempuan pertama ahli kebijakan energi di Indonesia itu mengatakan bahwa hal itu adalah hak prerogatif presiden.

Jika kelak terpilih sebagai Menteri ESDM, Dewi, yang juga Duta Universitas Indonesia untuk Reformasi Birokrasi itu akan menjadi menteri perempuan pertama dan termuda yang memimpin Kementerian ESDM. (Ant)