Siti Musdah: Perlindungan Terhadap Minoritas Sangat Serius

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Direktur Eksekutif Megawati Institute Siti Musdah Mulia mengatakan persoalan sangat serius yang hingga kini masih terjadi di Indonesia adalah komitmen terhadap kebinekaan, pluralisme, toleransi, dan perlindungan terhadap minoritas.

"Penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah, pengusiran terhadap jamaah Syiah, dan diskriminasi terhadap agama-agama lokal adalah persoalan yang butuh penanganan segera. Terlebih lagi, pada dasarnya semua warga negara Indonesia punya hak yang sama untuk hidup aman dan dilindungi negara. Dan, konstitusi Indonesia pun menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan," kata Siti Musdah di kantor Maarif Institute, di Tebet Barat Dalam II, Jakarta Selatan, Selasa (30/9).

Pada kesempatan itu, Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza UI Haq mengemukakan, dalam persoalan dukungan terhadap kebinekaan dan toleransi, langkah-langkah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, yang dalam kebijakannya berusaha memberikan tempat yang sama pada semua agama, patut diapresiasi.

"Menteri Agama pernah menyatakan dia adalah menteri dari semua agama, bukan hanya menteri agama tertentu. Kementerian Agama sekarang pun mengkaji Bahai sebagai salah satu agama yang diakui di Indonesia," kata dia.

Dia berpendapat, langkah Menteri Agama itu tampaknya tidak mendapatkan dukungan penuh dari pemerintahan Susilo Bambang  Yudhoyono. Pernyataan Menteri Dalam Negeri yang mempertanyakan legalitas agama Bahai dan beberapa paham keagamaan lainnya, adalah contoh dari tidak adanya dukungan itu.

Dia menambahkan, berbagai persoalan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintahan baru presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo - Jusuf Kalla. Dalam beberapa penyataan dan pemaparan visi dan misi, Jokowi memperlihatkan komitmen yang kuat terhadap persoalan kebinekaan dan toleransi.

"Hal itu misalnya terlihat dari pernyataan Jokowi yang menyatakan bahwa Islamnya adalah Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang memberikan rahmat dan kemanfaatan pada semuanya, jadi tidak ekslusif pada kelompok tertentu. Jokowi juga punya track record dalam mengawal kebinekaan ketika mengangkat seorang lurah berdasarkan sistem meritokrasi dan bukan paham keagamaan. Pengangkatan Susan sebagai Lurah Lenteng Agung, diprotes banyak kalangan karena Jokowi menerapkan kebijakan menempatkan seorang pejabat itu bukan berdasarkan pada agama, namun pada prestasi dan komitmen kinerjanya," dia menggambarkan.

Sementara itu, sosiolog Universitas Indonesia Prof Dr Tamrin Amal Tomagola mengatakan komitmen Jokowi terhadap kebinekaan  dan toleransi itu tentu akan berhadapan dengan kenyataan politik, ketika dia menentukan arah kebijakan pemerintah dan memilih menteri-menterinya.

"Jokowi tentu harus merumuskan kebijakan politik bersama wakil dan partai-partai pendukungnya. Kita belum tahu apakah semua pendukung Jokowi-Jusuf Kalla pro terhadap kebinekaan dan toleransi. Namun, kita mengetahui presiden mempunyai hak prerogatif dalam memilih menteri dan mengarahkan kebijakan-kebijakan pemerintahnya," kata Tamrin Amal  Tomagola.

Dia berpendapat, dengan melihat modal komitmen yang dimiliki Jokowi terhadap kebinekaan dan juga janjinya membuat perubahan mendasar di negeri ini, maka kebijakan politik prokebinekaan dan toleransi seyogianya dijadikan haluan mendasar pemerintah Jokowi-JK.

"Janji Jokowi untuk melakukan revolusi mental terhadap bangsa ini, tentu akan lebih mudah dilaksanakan apabila tercipta kondisi sosial yang mendukung kebinekaan dan toleransi. Kebinekaan dan toleransi adalah modal besar bangsa ini yang selama ini tertutupi dan sengaja dipinggirkan oleh kepentingan-kepentingan elite yang hanya mengejar kekuasaan," kata Tamrin Amal  Tomagola.

Dia berpendapat sudah saatnya pemimpin di negeri  ini membuat program-program yang prokebinekaan dan toleransi, juga memilih para pejabat publik yang mempunyai komitmen penuh terhadap kebinekaan dan toleransi.