Skandal 1MDB, Mahathir Serukan Referendum PM Malaysia

KUALA LUMPUR, SATUHARAPAN.COM – Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad menyerukan kepada warga Malaysia untuk mendorong referendum kepemimpinan Perdana Menteri Najib Razak setelah jaksa Amerika Serikat mengajukan tuntutan hukum terkait dengan pencucian uang milik 1Malaysia Development Berhad (1MDB), demikian Reuters melaporkan.

Komentar Mahathir ini disampaikan saat ia meluncurkan kelompok oposisi baru, yang merupakan bagian dari upaya penentangan terhadap partai yang berkuasa (UMNO) dan menentang skandal PM Najib.

Najib tengah menghadapi kembali tuntutan mundur dari jabatannya karena dugaan korupsi dengan jumlah lebih dari miliaran dolar AS terhadap dana investasi di BUMN Malaysia, 1MDB.

Dalam konferensi pers yang digelar pada hari Kamis (21/7), Mahathir mengatakan kepada warga Malaysia untuk melakukan demonstrasi damai menuntut Najib mundur. “Orang Malaysia ini penakut. Di negara lain, jutaan orang telah turun ke jalan. Orang Malaysia terlalu baik, kita tidak terbiasa menggelar aksi protes seperti itu,” kata dia seperti yang dikutip situs berita Malaysia Kini.

“Saya menyarankan pada seluruh warga untuk mendorong referendum kepemimpinan perdana menteri,” kata dia kepada wartawan.

Mahathir pada hari Jumat (22/7), mengumumkan rencananya untuk membentuk partai baru bersama mantan petinggi partai United Malays National Organisation (UMNO) yang dipimpin Najib, dan akan berfungsi sebagai oposisi pemerintah.

Mahathir, yang telah memerintah selama 22 tahun di Malaysia tidak ragu untuk menggulingkan Najib karena terlibat skandal 1MDB.

Gedung Putih Desak Malaysia Transparan

Sementara itu, Gedung Putih mendesak Malaysia membuktikan pemerintahan yang baik dan iklim bisnis yang transparan. Pernyataan pemerintah AS tersebut muncul satu hari setelah jaksa AS menggugat 1MDB dan mengancam akan menyita aset sebesar USD 1 miliar.

Tuntutan hukum tersebut akan berpotensi membuat hubungan antara dua negara tersebut menjadi renggang setelah beberapa tahun terakhir ini dekat di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama.

Tuntutan hukum itu kemungkinan akan mempengaruhi hubungan, tetapi mereka tidak terkejut, kata seorang pembantu kongres AS. “Ini telah menjadi perhatian banyak orang sejak lama. Korupsi di Malaysia adalah masalah besar,” kata dia.

Obama sempat berbicara dengan Najib pada kunjungannya ke Malaysia tahun lalu tentang perlunya transparansi dan tata pemerintahan yang baik, kata juru bicara Gedung Putih Josh Earnest pada jumpa pers, hari Kamis (21/7) waktu setempat.

“Pebisnis akan melihat tanda-tanda ada iklim yang baik di Malaysia,” kata Earnest. 

Pemerintah Malaysia, lanjut dia, harus berkomitmen untuk transparansi dan tata pemerintahan yang baik dan jenis aturan yang akan membuat orang mau berinvestasi di Malaysia. Jika mereka yakin, maka pertumbuhan ekonomi di Malaysia akan berkembang pesat.

Dalam menanggapi tuntutan hukum, Najib mengatakan akan bekerja sama untuk penyelidikan internasional kasus 1MDB.  (straitstimes/Malaysiakini)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum