Skandal Panama Paper: PM Inggris Diminta Jelaskan Keuangan Keluarga

LONDON, SATUHARAPAN.COM - Perdana Menteri Ingris, David Cameron, berada di bawah tekanan untuk menjelaskan tentang keuangan keluarganya setelah namanya disebut dalam Panama Papers. Dokumen yang dibocorkan itu mengungkapkan almarhum ayahnya membawa dana ke perusahaan offshore untuk menghindari pajak di Inggris selama 30 tahun.

Sebuah sumber pemerintah mengatakan kepada AFP bahwa Cameron tidak memiliki dana dalam rekening di luar negeri atau investasi lain, namun seorang juru bicara mengatakan bahwa masalah kekayaan anggota keluarganya 'adalah "masalah pribadi".

Pengungkapan dokumen itu memalukan bagi PM Inggris, karena menyebutkan berusaha untuk memimpin upaya internasional untuk meningkatkan transparansi keuangan dan pemerintahnya menjadi tuan rumah KTT anti-korupsi pada bulan depan.

Pemimpin oposisi dari Partai Buruh, Jeremy Corbyn, menyerukan penyelidikan atas urusan pajak pada semua orang yang disebutkan dalam dokumen yang dibocorkan dari firma hukum berbasis di Panama, Mossack Fonseca, termasuk Cameron.

"Saya pikir perdana menteri, untuk kepentingannya sendiri, seharusnya untuk memberitahu kami apa yang telah terjadi," katanya.

Corbyn juga menyarankan bahwa London bisa memaksakan aturan langsung pada wilayah di luar Inggris jika mereka mengungkapkan telah menjadi tempat untuk "penggelapan pajak secara sistematis".

Ian Cameron

Ayah PM Inggris, Ian Cameron, membantu membentuk Blairmore Holdings Inc, dana investasi yang berbasis di Bahama, pada awal tahun 1980 dan dilaporkan sebagai salah satu dari lima direktur yang berbasis di Inggris sampai sebelum kematiannya pada tahun 2010.

Transaksi lepas pantainya yang sebelumnya diketahui, tapi dokumen yang bocor mengungkapkan bahwa dana tersebut dipinjam warga setempat untuk menandatangani dokumen untuk menghindari membayar pajak di Inggris.

"Dalam 30 tahun, Blairmore tidak pernah membayar sepeser pun pajak di Inggris dari keuntungannya," kata surat kabar The Guardian, yang telah memeriksa dokumen itu bersama dengan BBC.

Tidak ada saran agar dana itu ilegal atau bahwa keluarganya tidak membayar pajak pada setiap aset yang direpatriasi. Tapi Corbyn menyerukan penyelidikan independen, dan menuntut pemerintah secara umum menghentikan tindakan menghindari pajak.

"Tidak mungkin ada satu set aturan pajak untuk elite kaya dan satu lagi untuk selebihnya dari kami," katanya.

Dalam sebuah pernyataan, Jennie Granger, pejabat pemerintah yang bertanggung jawab penegakan kepatuhan, mengatakan bahwa departemennya akan "tanpa henti mengejar wajib pajak".

Lembaga legislasi juga memaksa perusahaan-perusahaan Inggris untuk mengungkapkan mereka yang memiliki dan manfaat dari kegiatan mereka mulai bulan Juni.

Kepulauan British Virgin

Skandal dimulai dari pengungkapan 11,5 juta dokumen rahasia dari Mossack Fonseca, firma yang mengkhususkan diri dalam medirikan perusahaan shell lepas pantai. Hal itu telah menjadi sorotan tajam tentang praktik menghindari pajak, termasuk yang terjadi di Kepulauan British Virgin (BVI), sebuah wilayah kecil di luar Inggris di Karibia.

Meskipun daerah itu hanya memiliki populasi sekitar 30.000, tapi merupakan tempat bagi lima investor papan atas darii Rusia dan Tiongkok,  menurut laporan OECD tahun 2014.

BVI dan wilayah lainnya menandatangani kesepakatan pada 2013 untuk berbagi informasi tentang rekening bank, dalam sebuah langkah oleh pemerintah Cameron sebagai "titik balik" dalam upaya untuk mengatasi penggelapan pajak dan keuangan ilegal.

Tapi Corbyn mengatakan London harus mempertimbangkan menerapkan pemerintahan langsung di sana jika mereka tidak mengambil tindakan yang lebih tegas.

"Jika mereka telah menjadi tempat untuk penggelapan secara sistemik dan perubahan di masyarakat negeri ini, maka ada yang harus dilakukan tentang hal itu," katanya.