Soal Papua, Luhut Ingatkan Australia: Jangan Ada Dusta

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, mengingatkan pemerintah Australia untuk kembali ke Lombok Treaty atau Perjanjian Lombok agar tidak terjadi dusta di antara Indonesia dan Australia.

"Kita akan kembali pada Lombok Treaty karena perjanjian tersebut  menjadi pegangan kita sehingga tidak ada dusta di antara kita," kata dia kepada satuharapan.com di Kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Jakarta pada hari Selasa (15/6).

Lombok Treaty adalah perjanjian keamanan Indonesia dengan Australia dimana pada prinsipnya kedua negara mengutamakan kesetaraan, keuntungan bersama, penghormatan, dukungan atas kedaulatan, integritas teritorial, kesatuan nasional, dan kemerdekaan masing-masing pihak serta non-intervensi terhadap urusan dalam negeri satu sama lain.

Dia pun mengatakan, pemerintah Indonesia dengan Australia akan saling membangun kepercayaan sehingga tidak akan terjadi seperti peristiwa referedum Timor-Timur pada tahun 1999.

"Kita tidak ingin saling tidak percaya agar tidak terjadi referedum di Timor-Timur," kata dia.

Melihat penjelasan itu, kata dia, pemerintah Australia mendukung posisi Papua sebagai bagian dari Indonesia.

"Mereka mendukung posisi Indonesia," kata dia.

Sebelumnya, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan mengangkat isu Papua dalam kunjungannya ke Australia pekan ini. Luhut bertolak ke negara jiran itu pada hari Selasa malam (7/6)  untuk melakukan pertemuan bilateral.

Di antara isu strategis yang dibicarakan adalah masalah Papua.

Sehari sebelumnya, Luhut mengumpulkan sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga, yang antara lain membahas masalah Papua.

"Kami menajamkan soal Papua. Kami mau mensinkronkan. Tadi saya lapor presiden, presiden ingin penyelesaian (masalah) Papua betul-betul holistik dilakukan," kata dia.

Editor : Eben E. Siadari