Soal Penyadapan, RI Harus Kelola Respon Australia dan Sikap Masyarakat

DEPOK, SATUHARAPAN.COM - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengatakan pasca penyadapan yang dilakukan oleh Australia, Indonesia harus mengelola dua persoalan, yaitu tentang respons Australia dan mengelola kemarahan masyarakat.

"Setelah dikirimnya surat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait permintaan penjelasan dan klarifikasi oleh pemerintah Australia terkait penyadapan, ada dua hal yang harus dikelola oleh pemerintah," kata Hikmahanto, Jumat (22/11).

Menurut Hikmahanto, dua persoalan itu adalah pertama bagaimana bila respons datang sangat lambat atau kalaupun respons ada ternyata tidak memenuhi apa yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia.

Hal kedua adalah mengelola kemarahan yang publik Indonesia yang cenderung tidak terkendali. Keinginan mereka untuk mendukung pemerintah meminta penjelasan dari pihak Australia dapat berdampak negatif.

Dia mengatakan unjuk rasa di depan Kedubes Australia wajib untuk dipantau dan dikendalikan oleh pihak kepolisian agar Indonesia dinilai sebagai negara yang dewasa dalam menghadapi isu antar negara.

"Pemerintah juga harus memantau perang cyber antar warga termasuk peretasan yang mungkin dilakukan oleh warga Indonesia," kata dia menjelaskan.

Lebih lanjut ia mengatakan pemerintah juga akan menghadapi masalah besar bila ternyata respons pemerintah Australia dianggap memadai oleh pemerintah Indonesia tetapi tidak memadai oleh publik Indonesia.

Dalam situasi demikian, katanya, pemerintah akan berpotensi berhadap-hadapan dengan publik. Publik akan menganggap pemerintah lembek dan kemarahan terhadap pemerintah akan meluap.

Ia menilai kecenderungan pemerintah untuk berkompromi sudah terlihat yakni ketika juru bicara presiden mengatakan bahwa pemerintah memahami bila untuk masalah intelijen tidak mungkin suatu negara mengakui dan kemudian meminta maaf.

"Tentu ini tidak akan bisa diterima oleh publik Indonesia," kata dia seperti dikutip Antara.

Oleh k arenanya, lanjut dia, pemerintah perlu mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah yang tepat sehingga otoritas keamanan tidak harus berhadap-hadapan dengan publiknya atas tindakan kotor negara lain.