Soal Reshuffle, Ekonom Menilai Hanya Menkeu yang Layak Dipertahankan
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri yang mengurus bidang ekonomi di bawah kendali Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo harus orang-orang yang paham tentang masalah ekonomi secara makro, apalagi kenyataan di lapangan menunjukkan pertumbuhan ekonomi 4,71 persen. “Itu perlu di-improve, ditambah orang-orang yang mengerti makro,” kata Ekonom dari Universitas Atmajaya Agustinus Prasetyantoko pada Dialog Investasi bertema Investasi Sebagai Penggerak Ekonomi di Tengah Perlambatan yang berlangsung Ruang Nusantara, Lantai 1 Gedung Suhartoyo Kompleks Badan kooridnasi Penanaman Modal (BKPM), Jl. Jend. Gatot Subroto No.44 Jakarta, Selasa (12/5).
Pras menilai perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di periode empat bulan pertama 2015 dengan hanya membukukan realisasi sebesar 4,71 persen pada dasarnya berasal dari tidak optimalnya kinerja para menteri yang mengurus bidang ekonomi.
Sinyal perombakan menteri (reshuffle) di kabinet kerja kerja kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang semula sayup-sayup kemarin terdengar jelas. Beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan sepanjang enam bulan pertama jalannya pemerintahan Jokowi-JK, kinerja para menteri terus dievaluasi. ”Untuk peningkatan kinerja, dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya,” kata JK.
Lalu, apakah reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat? Atau paling lambat tahun ini seperti desakan banyak pihak? JK enggan memberikan jawaban pasti. Menurut dia, sampai saat ini memang belum ada pembicaraan resmi di tingkat presiden dan wakil presiden mengenai reshuffle.
Pras menganggap menteri ekonomi yang benar-benar mengerti sisi makro hanyalah Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, sedangkan yang lainnya tidak paham soal ekonomi makro. "Yang lain-lain bisa dirombak dan digeser. Tidak harus dikeluarkan dari kabinet, namun digeser saja yang cocok dengan bidangnya," kata dia.
Pras mengemukakan bahwa para menteri yang mengurus bidang ekonomi, bukan hanya harus mengerti ekonomi makro akan tetapi juga harus dari kalangan profesional.
“Kalau dilakukan secara tenang itu akan meningkatkan confidence. Lalu digantinya benar atau tidak. Jangan sampai yang digantikan malah yang kompeten. Jadi, kita maunya ditangani profesional sehingga kebijakannya benar,” kata dia.
Editor : Eben Ezer Siadari
Bangladesh Minta Interpol Bantu Tangkap Mantan PM Sheikh Has...
DHAKA, SATUHARAPAN.COM-Sebuah pengadilan khusus di Bangladesh pada hari Selasa (12/11) meminta organ...