Soal Storage BBM, Seskab Minta Dengarkan Jokowi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, meminta semua pihak menggunakan keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sebagai acuan bila terjadi silang pendapat di internal pemerintah.

Hal tersebut disampaikan dalam menanggapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, yang menentang rencana PT Pertamina (Persero) menambah stok bahan bakar minyak (BBM) dengan membangun penyimpanan (storage).

"Kalau saya, apa yang diputuskan Presiden yang jadi pegangan," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari Rabu (9/9).

Dia pun mencotohkan ketika Presiden Jokowi memutuskan soal pengelolaan ruang udara (Flight Information Region/FIR) dan stok BBM dalam rapat terbatas. Pramono selaku Seskab langsung melegalkannya dengan menandatangani surat keputusan hasil rapat tersebut.

"Apa yang menjadi putusan rapat dan arahan Presiden, saya langsung buat suratnya dan disampaikan ke menteri terkait, termasuk untuk Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman," kata dia.

Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, kembali membuat pernyataan kontroversial. Dia menyatakan rencana pembangunan storage BBM Pertamina bukan prioritas lantaran pasokan minyak yang setengahnya masih impor tersebut tidak seharusnya memberatkan keuangan perseroan. Terlebih pembangunan storage tersebut membutuhkan dana 2,4 miliar dollar Amerika Serikat.

Rizal Ramli memang cukup terkenal melontarkan beberapa pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Sehari setelah dilantik menjadi Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal meminta  PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk membatalkan rencana pembelian pesawat Airbus A350 XWB. Pernyataan kontroversial ini mendapatkan respons negatif dari Menteri BUMN Rini Soemarno.

Tak selang berapa jam, Dia juga mengkritik proyek ambisius pemerintah terkait pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW dalam lima tahun. Menurut Rizal, target tersebut mustahil tercapai pada 2019 sehingga secara sepihak mengumumkan pemangkasan target menjadi 16 ribu MW.

Hal itu menjadi polemik setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, menolak pemangkasan target proyek listrik tersebut. 

Editor : Bayu Probo