Sofjan Wanandi: Outsourcing itu Lumrah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM Sistem outsourcing dalam operasional ketenagakerjaan yang selama ini mendapatkan pro dan kontra dari kalangan tenaga kerja serta pengusaha turut dibahas dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), di Jakarta, hari ini (8/4)

Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi mengatakan di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II termasuk Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, bahwa outsourcing merupakan sistem ketenagakerjaan yang wajar diterapkan, bahkan beberapa negara di dunia juga telah mengaplikasikan sistem ini. 

Oleh karena itu, ia meminta, agar pemerintah dan DPR RI untuk melakukan revisi UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

 Sofjan berpendapat bahwa UU Ketenagakerjaan terlalu kaku dan membuat adanya larangan atau pembatasan terhadap pelaksanaan tenaga kerja alih daya atau outsourcing. "Metode outsourcing di negara manapun tidak dilarang sehingga tidak bisa dibatasi pelaksanaannya," tegasnya.

Pada Munas yang dihadiri oleh 1,000 pengusaha ini, Sofjan juga menyampaikan beberapa hal pokok yang menjadi keluhan para pengusaha. Diantaranya adalah keluhan terhadap kondisi ketidakpastian politik, hukum, dan keamanan di Indonesia, kemudian kenaikan harga BBM bersubsidi, dan verifikasi serikat pekerja.

Mengenai BBM bersubsidi, Apindo berharap pemerintah tidak menaikkan harga karena akan sangat memberatkan para pengusaha. Pihaknya meminta agar pemerintah memberikan solusi tepat agar BBM bersubsidi diberikan juga kepada orang yang tepat. Dengan demukian, Apindo bisa menyumbang pajak yang lebih besar kepada pemerintah dan memiliki ruang lebih luas untuk membuka lapangan pekerjaan.

Terakhir, Sofjan mengusulkan, agar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) untuk melakukan verifikasi terhadap keberadaan serikat pekerja di Indonesia.