SPAM di Binjai Diresmikan Presiden, Kapasitas 1.100 Liter Air Per Detik

BINJAI, SATUHARAPAN.COM-Presiden Joko Widodo meresmikan sejumlah infrastruktur dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Sumatra Utara, pada hari Jumat, 25 Agustus 2023. Salah satu infrastruktur yang diresmikan adalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang) yang terletak di Kota Binjai, Provinsi Sumatra Utara.

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Medan-Binjai-Deli Serdang menelan anggaran Rp948 miliar,” kata Jokowi. Dia mengapresiasi kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui kerja sama tersebut, pembangunan SPAM yang memiliki kapasitas 1.100 liter per detik dapat berjalan dengan lancar dan sesuai target.

“Ini kerja sama pemerintah pusat dan provinsi dan kota/kabupaten. Tanahnya tanah provinsi, kerja sama yang seperti ini, jadi kalau kerja samanya baik pembangunan juga akan berjalan dengan cepat,” kata Presiden.

Presiden minta kepada para pemimpin daerah untuk menindaklanjuti SPAM tersebut hingga ke sambungan rumah tangga warga. Menurut Presiden, pembangunan SPAM tersebut dapat tersambung ke 88 ribu rumah tangga. “Kalau dijiwakan bisa 440.000 jiwa, sangat besar sekali,” kata Presiden.

Jokowi juga meresmikan Jembatan Aek Tano Ponggol. Jembatan yang menghabiskan anggaran Rp157 miliar tersebut terletak di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara.

“Ini panjang bentangannya 294 meter dan bentang utamanya 99 meter dan lebarnya delapan meter,” kata Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian ini adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan, Wali Kota Binjai Rizky Yunanda Sitepu, dan Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Soal KPK, Perlu Evaluasi

Jokowi juga memberikan tanggapan terkait isu pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Jokowi menilai bahwa selama ini sistem yang berjalan di KPK sudah baik dan KPK juga rutin melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

“Lembaganya kan bagus, sistemnya sudah bagus. Tiap bulan juga ada OTT,” kata Presiden. Meski demikian, Kepala Negara menyampaikan bahwa evaluasi tetap perlu dilakukan di semua lembaga negara, termasuk KPK.

“Mesti ada, ya perlu dievaluasi, perlu diperbaiki, saya kira semua lembaga pasti ada kurangnya. Itu yang harus diperbaiki, harus dievaluasi,” katanya.

Editor : Sabar Subekti