Sri Lanka Selesaikan Prasyarat untuk Dana Talangan IMF US$2,9 miliar
Sri Lanka Rayakan 75 Tahun Kemerdekaan dalam Krisis Ekonomi
COLOMBO, SATUHARAPAN.COM - Sri Lanka sedang menyelesaikan prasyarat untuk membuka bailout senilai US$ 2,9 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan mengharapkan persetujuan cepat dari pemberi pinjaman global, kata Presiden Ranil Wickremesinghe pada hari Sabtu (4/2).
“Kami berhasil menyelesaikan tahap sulit yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional. Kami berharap mendapatkan persetujuan mereka tanpa penundaan,” kata Wickremesinghe dalam pidatonya kepada bangsa untuk menandai Hari Kemerdekaan ke-75.
Sri Lanka, terjebak dalam krisis keuangan terburuk sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948 yang dipicu oleh kekurangan dolar yang parah, telah mengalami inflasi yang tajam, mata uang anjlok, dan ekonominya meluncur ke dalam resesi.
Pulau berpenduduk 22 juta orang itu juga dilanda pajak yang tinggi, kekurangan barang-barang penting seperti obat-obatan dan bahan bakar, serta pemadaman listrik setiap hari.
Wickremesinghe, yang mengambil alih setelah pendahulunya melarikan diri dari negara itu dan mengundurkan diri tahun lalu setelah ribuan pengunjuk rasa menduduki kantor dan kediamannya, telah berjanji untuk mengembalikan ekonomi ke jalurnya tetapi memperingatkan itu akan menjadi tugas berat.
“Saya tahu bahwa banyak keputusan yang terpaksa saya ambil sejak menjadi presiden tidak populer…. Saya akan melanjutkan program reformasi baru ini dengan mayoritas orang yang mencintai negara ini,” tambahnya.
Sri Lanka saat ini fokus untuk mendapatkan jaminan pembiayaan dari kreditor bilateral utama China dan Jepang. India, kreditur besar ketiga, setuju untuk mendukung restrukturisasi utang bulan lalu.
Bank sentral Sri Lanka memperkirakan perputaran ekonomi pada paruh kedua tahun 2023 dan inflasi mencapai satu digit pada akhir tahun ini. (Reuters)
Editor : Sabar Subekti
Kremlin: AS Izinkan Ukraina Gunakan Senjata Serang Rusia Mem...
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM-Kremlin mengatakan pada hari Senin ( 18/11) bahwa pemerintahan Presiden Amer...