Sri Mulyani: Target Pertumbuhan 2017 Ditetapkan Hati-hati

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kebijakan fiskal dalam APBN tahun 2017 dibuat secara kredibel, efisien dan efektif serta berkesinambungan. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan optimalisasi penerimaan negara, mengelola belanja negara secara produktif dan berkualitas, serta mengelola pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian (prudent).

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati asumsi target pertumbuhan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar 5,1 persen. Menurut Sri Mulyani, target ini ditetapkan dengan cukup hati-hati, mengingat lingkungan global yang masih tidak pasti.

“Waktu saya bahas dengan DPR, saya anggap lingkungan globalnya sangat tidak pasti,” kata Menkeu saat Rapat Kerja Nasional Kementerian Keuangan bertemakan “Sinergi Untuk Negeri”.

Sejak krisis di tahun 2014, tahun-tahun berikutnya menjadi tahun yang penuh perjuangan bagi Indonesia, salah satu contohnya adalah penurunan harga komoditas yang memukul penerimaan negara, atau perdagangan global yang melemah.

Pada tahun 2015 dan 2016, upaya untuk recovery terus dilakukan. Di tahun-tahun ini, Indonesia mulai berupaya untuk bangkit kembali. “Di 3 tahun kemarin kita alami shock yang cukup besar, ini menimbulkan pertanyaan kredibilitas APBN,” tambah Menkeu. Menurut Menkeu, inilah yang menjadi alasan penyusunan APBN tahun 2017 dilakukan dengan lebih hati-hati.

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. “Semakin kita ingin transparan which is good, Anda akan semakin dituntut untuk lebih akuntable dan kredibel," jelas Menkeu, dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

Dalam mengelola APBN sebagai instrumen fiskal, suatu negara akan menghadapi kondisi ekonomi yang sangat dinamis. Hal tersebut tercermin dari kondisi realisasi APBN-P 2016 yang mengalami naik dan turun dari target yang telah ditetapkan.

“Kita tidak bisa mematok suatu angka tetapi ini adalah suatu estimasi. Kita berhadapan dengan ekonomi yang dinamis," kata Menkeu.

Editor : Eben E. Siadari